Warisan Dampak Pandemi

Oleh: Andry Bangsawan

Dampak ekonomi dan pasar

Pandemi COVID-19 ditahun 2020 ini telah membuat dunia bergejolak, berbagai negara di dunia mengeluarkan ultimatum untuk berperang melawan virus yang pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, China. Dunia mengalami defisit ekonomi dan pasar akibat dampak dari wabah COVID-19 ini. pemerintah dibanyak negara kelabakan mengatasinya. Negera maju maupun negara berkembang berlomba-lomba mencari utang luar negeri karena anggaran yang tidak cukup untuk berperang melawan wabah ini.

Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak wabah COVID-19 harus ikut menambah hutang, pemerintah merencanakan anggara baru sebesar Rp. 405,1 triliun, berbagai skema anggaran dilakukan rezim Jokowi, dari mulai menggeser pos anggaran dari kementerian lain, dan memangkas anggaran yang bukan prioritas utama. hal ini membuat pemerintah mau tidak mau harus menambah hutang luar negeri untuk menutupi kekurangan kebutuhan itu. Defisit anggaran negara akan meledak luar biasa mencapai angka Rp. 853 triliun tahun ini, hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya Rp. 307,2 triliun.

Indonesia bahkan menjadi negara pertama yang menerbitkan obligasi pandemi dalam dolar Amerika Serikat. Indonesia berhasil menjual tiga seri obligasi meskipun keadaan masih gonjang ganjing. Tak tanggung-tanggung pemerintah mencetak utang baru sebesar 4,3 miliar dolar yang salah satu serinya berjangka waktu 50 tahun, artinya pemerintah hari ini akan mewarisakan hutang luar negeri ini sampai ke anak cucu bangsa ini nanti.

Menurut Yopi Hidayat dalam media tempo menyatakan bahwa ongkos utang luar negeri dalam keadaan darurat seperti ini tidak murah. Kupon tiga seri itu masing-masing sebesar 3,85 persen, 4,2 persen, dan 4,45 persen. Dipasar perdana invsetor masih menuntut diskon dan pemerintah harus mengeluarkan imbal hasil lebih besar daripada kupon. Hal inilah menurutnya akan membuat Indonesia kesulitan menggerakkan investasi dan ekonomi dimasa mendatang.

Pengamat politik Rocky Gerung pada salah satu media menyatakan bahwa dampak pandemi COVID-19 di Indonesia tidak akan berakhir pada tahun 2020, tetapi akan berakhir pada tahun 2070. Hal itu menurut Rocky Gerung dikarenakan keputusan pemerintah untuk menambah utang luar negeri dengan jangka waktu pembayaran 50 tahun. Penambahan anggaran negara untuk berperang melawan wabah COVID-19 tidak sepenuhnya keliru, asalkan penambahan anggaran negara tersebut secara optimal digunakan untuk penanganan wabah penyakit dengan epektif dan efisien, kedaan inilah yang harusnya dipahami oleh seluruh pejabat negara untuk menggunakan dana penanganan wabah COVID-19 ini benar-benar untuk memulihkan kondisi kesehatan dan ekonomi masyarakat, bukan untuk melaksanakan kampanye terselubung, politik populis, atau hanya sebagai upaya untuk menuntaskan program kerja saja.

 

Dampak sosial dan politik

 

Dari sisi sosial menimbulkan beberapa dampak terhadap masyarakat, salah satunya adalah dampak sosial dari pembatasan sosial. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) banyak menimbulkan kesalahpahaman ditengah masyarakat Indonesia. Konsep yang tujuan utamanya adalah membatasi interaksi fisik untuk mencegah terjadinya penularan wabah COVID-19 kemudian berubah menjadi pembatasan interaksi sosial bahkan kepedulian sosial ditengah masyarakat. Beberapa kali terjadi penolakan terhadap jenazah pasien COVID-19 terjadi di Indonesia, keluarga pasien yang dikucilkan di lingkungan tempat tinggal, masyarakat yang berpapasan tanpa tegur sapa, sampai kepada petugas medis yang ditolak pemakamannya padahal mereka adalah garda terdepan dalam penanganan wabah ini. Jika hal ini terus dibiarkan terjadi ditengah masyarakat, maka Indonesia secara perlahan-lahan mengubur nilai-nilai keindonesiaan dan budaya ketimuran yang terkenal dimata dunia.

Wabah COVID-19 ini secara langsung memukul kita dari segala bidang, banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, usaha kecil dan menengah mulai gembos, bahkan perusahaan besar pun mulai goyah. Tetapi jangan biarkan wabah ini memukul nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai gotong royong, dan nilai-nilai keindonesiaan yang sudah melekat di jiwa bangsa pejuang.

Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya menanggulangi wabah COVID-19 patut untuk di kritisi, dari awal pemerintah terkesan santai dalam menghadapi wabah ini, banyak pernyataan-pernyataan dari pejabat negara yang bermunculan di media massa yang terkesan menganggap remeh virus ini. Kebijakan tidak mengambil lockdown ketika ribuan masyarakat sudah dinyatakan positif terkena COVID-19 dan hampir 34 provinsi sudah terdampak menjadi pertanyaan banyak kalangan. Berbagai opini berkembang ditengah-tengah masyarakat, mulai dari pendapat bahwa kebijakan lockdown tidak terlalu efektif, mematikan ekonomi, dan kultur Indonesia yang tidak siap untuk menerapkan skema lockdown sampai pada opini bahwa pemerintah tidak punya dana untuk menerapkan skema lockdown di Indonesia.

Pada salah satu acara talkshow yang dipandu presenter Najwa Shihab, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menepis opini bahwa pemerintah tidak punya dana, tetapi ia beranggapan bahwa skema lockdown kurang epektif dalam memutus mata rantai COVID-19 di Indonesia. Jika benar pernyataan beliau bahwa pemerintah memiliki dana yang cukup maka kebijakan menambah hutang luar negeri sepertinya tidak perlu dilakukan, antara pernyataan dan kenyataan terlihat sangat kontradiktif. Terlepas dari berbagai alasan yang dilontarkan pemerintah, rezim ini nyata sudah banyak memberikan warisan buat anak cucu bangsa dalam sebuah paket lengkap, dari mulai hutang luar negeri, defisit ekonomi, bahkan dampak-dampak sosial yang akan bertahan lama dalam benak masyarakat Indonesia.

 

 

Tim Editor

 

Biodata Singkat Penulis

Nama : Andry Bangsawan

Prodi/Angkatan : Ilmu Keolahragaan / 2017

Menteri Kajian Internal BEM KM UNY 2020

Share This:
Categories: Artikel

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *