TANTANGAN PENYELENGGARAAN PILKADA TAHUN 2020 DI MASA NEW NORMAL LIFE PANDEMI COVID-19

Nurizza Salsa Alafia Hakim

Universitas Negeri Yogykarta

nurizzasalsa123@gmail.com

 

Pendahuluan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 telah mempengaruhi banyak sektor dan banyak agenda, salah satunya adalah penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 yang terpaksa ditunda. Penundaan Pilkada selain merubah waktu pemungutan suara tersebut pastilah juga berdampak terhadap tahapan-tahapan Pilkada yang tidak bisa berjalan sesuai rencana awal. Pada Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 penundaan terjadi pada tahapan pelantikan Panitia Pemungutan Suara, verifikasi syarat dukungan bagi calon perseorangan, Pembentukan PPDP, pelaksanaan pencocokan dan penelitian atau coklit, dan pemutakhiran daftar pemilih.

Penundaan penyelenggaraan Pilkada merupakan langkah konkret yang dilakukan oleh KPU guna menekan angka kasus terjangkit COVID-19. Hal tersebut dikarenakan setiap tahapan dan proses penyelenggaraan Pilkada merupakan kegiatan yang memiliki intensitas interaksi yang tinggi dan juga melibatkan jumlah massa yang banyak. Dr. Ferry Daud, S.IP., M.Si, (2020) menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pesta demokrasi terdapat beberapa tahapan yang sulit untuk meniadakan interaksi, baik antara penyelenggara dengan masyarakat atau publik dan atau antara penyelenggara dengan instansi- instansi terkait dan atau antara peserta pemilu dengan masyarakat. Hal tersebut memberi bukti bahwa kebijakan yang diambil KPU merupakan langkah yang tepat. Selain itu, kebijakan KPU ini juga merupakan bentuk langkah yang sejalan dengan upaya pemerintah serta anjuran World Health Organization pada masa pandemi yaitu meminimalisir perkumpulan masa.

Setelah penerapan kebijkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah zona merah terjangkit COVID-19, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan terkait aktivitas manusia di ruang publik, yaitu new normal, karena adanya dampak ekonomi yang sudah sangat dirasakan banyak pihak. Dalam penerapan new normal masyarakat sudah diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan publik, tetapi protokol kesehatan harus diterapkan dengan ketat. Hal tersebut dikarenakan pada masa tersebut kerentanan penyebaran virus masih tinggi, sehingga penerapan protokol kesehatan yang ketat ditujukan untuk dapat menekan angka kasus terjangkit. Menurut Muhammad Rafi Darajati (2020) adanya sikap berdamai dengan pandemi ini bukan berarti menganggapnya sebagai penyakit biasa, karena pada realitasnya, pandemi COVID-19 telah merenggut jutaan orang di dunia. Kunci keberhasilan new normal adalah kepatuhan masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan di sektor publik pada khusunya.

Penerapan new normal tentu juga akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pilkada yang sempat tertunda sebelumnya. Dalam masa pandemi ini, Pilkada direncanakan akan dilangsungkan pada akhir tahun 2020. Penyelenggaraan agenda yang melibatkan interaksi skala besar tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pihak penyelenggara, karena adanya tuntutan untuk memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat atau publik. Aspek tersebut didasarkan atas protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Melalui laman resmi Kementerian Kesehatan, pemerintah memaparkan mengenai pelaksanaan protokol Kesehatan di area publik, yaitu dengan, memastikan kebersihan lingkungan, melakukan deteksi suhu tubuh, menyediakan ruang isolasi, mewajibkan cuci tangan, memberikan sosialisasi, dan senantiasa memberikan informasi secara up to date dan berkala.

Selain harus memperhatikan aspek kesehatan, penyelenggara Pilkada juga harus tetap mengutamakan kualitas Pilkada, agar pesta demokrasi yang digelar benar- benar menjadi perwujudan negara demokrasi, dan bukan hanya formalitas semata. Menurut Surbakti dan Supriyanto dalam Novembri Yusuf Simanjuntak (2017), terdapat tujuh indikator yang dapat menjadi dasar penilaian penyelenggaraan pemilu yang demokratis, yaitu: sesuai dengan sistem politik demokrasi, proses pemungutan dan perhitungan suara yang dilangsungkan secara luber jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil), partisipasi masyarakat atau publik, adanya jaminan payung hukum yang jelas, kompetisi sehat antar peserta pemilu, penyelenggara yang independen dan profesional, serta adanya proses penegakan hukum yang adil. Hal- hal tersebut yang tetap harus diperhatikan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah, guna menciptakan pemilu yang berkualitas walaupun dalam kondisi yang penuh dengan tantangan.

 

Pembahasan

Kompleksitas penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 mungkin saja akan mengalami peningkatan akibat eksistensi pandemi COVID-19 yang memberikan tantangan tersendiri. Berbagai kebijakan baru yang sejalan dengan protokol new normal life harus dimunculkan oleh pihak penyelenggara Pilkada sebagai upaya penekanan angka positif terjangkit di Indonesia. Mengingat, bahwa setiap tahapan dalam Pilkada melibatkan jumlah massa yang banyak dan dapat menjadi media yang efektif untuk penularan COVID-19. Untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada di tengah- tengah pandemi, pihak penyelenggara juga harus aktif menggandeng banyak stakeholder terkait, guna memaksimalkan implementasi kebijakan- kebijakan yang dimunculkan. Hal tersebut ditujukan agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran pelaksanaan Pilkada. Upaya pencapaian kesuksesan penyelenggaraan Pilkada dengan kolaborasi antar pihak tersebut juga ditujukan untuk mencapai goals yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. kolaborasi digunakan untuk menggambarkan adanya proses kerjasama yang formal, eksplisit, aktif, dan berorientasi kapada kemasalahatan bersama (Ni Luh Yulyana Dewi, 2019)

Menurut penjelasan Surbakti dan Supriyanto dalam Novembri Yusuf Simanjuntak (2017) yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat tujuh kriteria atau indikator agar pemilihan umum dapat dikatakan demokratis. Pada kondisi pandemi saat ini, indikator tersebut harus dikombinasikan dengan upaya- upaya pencegahan penyebaran yang mengacu pada protokol kesehatan resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada indikator tersebut tertera bahwa pelaksanaan Pilkada sesuai dengan sistem politik demokrasi. Demokrasi menurut Irwansyah (2012) merupakan wujud partisipasi, representasi dan akuntabilitas. Demokrasi juga dapat dipahami sebagai adanya kebebasan bagi masyarakat atau pemilih untuk menentukan calon pemimpin mana yang sesuai dengan kepercayaan dan preferensinya serta calon mana yang akan mereka pilih dalam pemilihan umum (Diego Fossati, 2019).

Pada masa pandemi COVID-19 dan penerapan new normal life ini, dalam kaitannya dengan pelibatan masyarakat, pihak penyelenggara tidak hanya memiliki kewajiban untuk memastikan terpenuhinya hak memilih dan dipilih warga negara, tetapi juga harus memperhatikan keselamatan serta kesehatan masyarakat. Perkumpulan massa dalam jumlah yang besar merupakan hal yang pasti ditemui dalam setiap tahapan pemilihan umum, baik dalam tataran daerah maupun nasional. Sehingga, penerapan protokol kesehatan harus disusun dengan maksimal agar penyelenggaraan Pilkada pada masa new normal life dapat berlangsung dengan baik. Sesuai dengan protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah, maka penyelenggara harus melakukan langkah pencegahan dan menyediakan berbagai macam kebutuhan yang berhubungan dengan pandemi.

Selanjutnya, partisipasi masyarakat juga dapat menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara Pilkada. Pasalanya, adanya pandemi COVID-19 menjadikan seseorang takut berada di kerumunan. Akibatnya, jumlah partisipasi masyarakat dalam Pilkada tahun 2020 ini mungkin saja mengalami penurunan. Padahal, tingkat partisipasi masyarakat merupakan salah satu bahan evaluasi penyelenggara Pilkada dan salah satu faktor yang turut mempengaruhi presentase kesuksesan Pilkada. Menurut Bambang Gunawan (2019) dalam buletin Suara KPU DIY Edisi XI menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat turut mempengaruhi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memilih, yaitu; adanya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum, pengaruh media sosial, adanya kesadaran demokrasi, dan adanya kedewasaan berpolitik. Untuk itu, penyelenggara Pilkada tahun 2020 harus aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau pemilih guna mencapai empat faktor tersebut dan meningkatkan angka partisipasi Pilkada.

Selain sosialisasi langkah yang dapat dilakukan pihak penyelenggara yaitu seperti, pertama, melakukan pendataan dan pengumpulan informasi rutin mengenai kondisi kesehatan masyarakat, riwayat perjalanan masyarakat, dan lingkungan sekitar masyarakat guna mengetahui siapa saja yang tidak diperkenankan berada di kerumunan. Langkah pengumpulan data dan informasi tersebut dapat ditempuh dengan bekerjasama dengan stakeholder terkait, seperti ketua RT/ RW dan puskesmas setempat. Kedua, melakukan sterilisasi area pemungutan suara, pengecekan suhu badan pemilih, pembudayaan wajib jaga kebersihan, pengaturan jarak antar individu, penggunaan APD bagi petugas pemungutan suara atau KPPS dan pemilih, penyediaan ruang emergency, dan pembatasan jumlah massa. Selain itu, pihak penyelenggara Pilkada juga harus menyiapkan petugas- petugas yang tanggap dan sigap.

Untuk memenuhi aspek transparansi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, khususnya tahapan yang melibatkan jumlah massa yang banyak, yaitu seperti pemungutan suara, perhitungan suara, dan rekapitulasi suara, maka pihak penyelenggara harus menyiapkan skema yang tepat, agar tidak terjadi konflik antara masyarakat dan peserta Pilkada dengan pihak penyelenggara. Untuk meminimalisir resiko dan membatasi jumlah massa dalam tahapan perhitungan serta rekapitulasi suara, selain mengizinkan beberapa perwakilan peserta pemilu dan masyarakat, penyelenggara Pilkada juga dapat melakukan live streaming melalui media sosial, guna memberikan space akses kepada masyarakat luas. Sehingga, aspek sekaligus tuntutan transparansi dapat terlaksana sejalan dengan penerapan protokol kesehatan di masa new normal life.

Ketiga, guna menyukseskan agenda Pilkada di tengah pandemi dan new normal life, pihak penyelenggara harus masif menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan dalam pemungutan suara. Edukasi merupakan hal yang sangat penting, karena berhubungan dengan tingkat kepahaman masyarakat. Semakin masyarakat paham mengenai tujuan dan tata cara pelaksanaan suatu kegiatan maka akan semakin tinggi pula tingkat keberhasilan. Selain itu, untuk menggencarkan pemberian informasi, penyelenggara Pilkada harus menggunakan media yang efektif dan interaktif, seperti banner, pamflet, broadcast, dan lain sebagainya.

Keempat, memperhatikan pemilih dengan kategori kelompok rentan, seperti penyandang cacat, wanita hamil, dan kaum lanjut usia. Cahyo Wulandari, dkk (2018) dalam jurnalnya memaparkan bahwa seseorang yang masuk kedalam kategori kelompok rentan memiliki hak untuk mendapatkan keistimewaan atau perlakuan khusus terkait dengan status kekhususannya. Kelima, pihak penyelenggara Pilkada juga harus menyiapkan skema terkait pemenuhan hak bagi masyarakat yang masuk kedalam kategori Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pemantauan (ODP), dan juga Orang Tanpa Gejala (OTG), karena mereka tidak dapat berkerumun di area publik atau dengan jumlah massa yang banyak.

Indikator selanjutnya yang menjadi penilai demokratis atau tidaknya penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia ialah mengenai penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan independen. Profesionalitas dan independensi ditujukan untuk mewujudkan pemilihan umum yang juga berintegritas. Pilkada yang diselenggarakan dengan tantangan pandemi ini, harus bisa menciptakan rasa kepercyaaan atau trust kepada publik. Penyelenggara Pilkada harus mampu menunjukkan dan menjalankan setiap tahapan Pilkada dengan adil dan tanpa diskriminasi terhadap siapapun. Penyelenggara Pilkada diberi tanggungan untuk bersikap profesional dalam melangsungkan Pilkada yang sesuai dengan regulasi dan protokol kesehatan. Selain itu, pihak penyelenggara harus mampu mengantisipasi adanya electoral fraud atau kecurangan dalam pemilu karena adanya pemberlakuan pembatasaan interaksi dan kerumunan di sektor publik. Penyelenggara Pilkada harus mengawasi secara ketat setiap celah yang rentan terhadap upaya kecurangan ditengah- tengah penerapan pembatasan dan atau new normal life.

Menurut Norris, dalam Mudiyati Rahmatunnisa (2017) integritas dalam pemilihan umum penting untuk beberapa aspek, salah satunya yaitu, legitimasi. Dimana integritas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga- lembaga pemerintahan. Sebab, masyarakat yang percaya terhadap kinerja pemerintah merupakan kunci kemajuan suatu bangsa. Adanya legitimasi juga mampu berdampak pada sikap masyarakat dalam politik yaitu keberminatan untuk datang ke lokasi pemungutan suara dengan sukarela, terlibatnya masyarakat atau publik dalam agenda- agenda penyelenggaraan pemerintahan, dan mampu untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya chaos ataupun aktivitas protes masyarakat. Norris juga memaparkan aspek lain yang berhubungan dengan dampak akan integritas, yaitu: menguatnya kualitas representasi atau keterwakilan dalam politik pemerintahan, meningkatnya aspek pertahanan keamanan sistem politik, dan dengan adanya transisi rezim, proses demokratisasi, dan reformasi institusi yang berjalan damai.

Selain itu, untuk mewujudkan Pilkada yang berintegritas, penyelenggaraan Pilkada dimasa new normal harus dilandasi oleh payung hukum yang jelas. Masyarakat khususnya pemilih, peserta pemilihan kepala daerah, dan seluruh elemen yang terlibat juga harus mendapatkan perlindungan hukum serta penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Semua pihak atau semua individu memiliki hak untuk diperlakukan sebaik- baiknya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, tanpa ada pengecualian, dan tanpa ada pertimbangan atas ras, suku, dan agama. Seperti yang tertuang pada pasal 43 ayat (1) UU Nomor 30/1999, bahwa setiap warga negara memiliki hak dipilih dan memilih dengan persamaan hak melalui pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,

Melemahnya integritas dan aspek- aspek yang berkorelasi di atas dapat menimbulkan kekacauan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena, rendahnya tingkat kepercayaan publik kepada lembaga- lembaga negara, yang kemudian akan berimplikasi kepada turunnya minat untuk turut serta dalam agenda pemilihan umum, sikap acuh terhadap pemerintahan, kekecewaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, hingga kerusuhan akibat krisis- krisis tersebut. Untuk itu, penyelenggara Pilkada ini, harus menyiapkan secara matang berbagai skema atau skenario, dengan menganalisis secara teori dan praktik, agar integritas dalam Pilkada tahun 2020 dapat terwujud.

Selanjutnya, indikator penilaian kedemokratisan penyelenggaraan pemilihan umum atau Pilkada yaitu adanya persaingan sehat antar peserta pemilihan umum. Dalam masa pandemi COVID-19 dan new normal life, ini para peserta Pilkada mengalami kesulitan dalam proses promosi dan perkenalan diri atau sering disebut kampanye. Proses kampanye yang biasanya dilakukan dengan melakukan interaksi dan komunikasi langsung, tatap muka, serta dengan jumlah massa yang tertentu tidak dapat dilakukan dengan maksimal di masa pandemi seperti ini. Selain menjadi tantangan bagi para peserta Pilkada, adanya pembatasan yang berdampak pada proses kampanye ini juga dapat menjadi tantangan bagi pihak penyelenggara.

Hal tersebut diakibatkan oleh adanya kemungkinan untuk para peserta Pilkada menempuh jalan lain dalam proses promosi diri. Bukan suatu hal yang tidak mungkin, apabila jalan tersebut menyimpang dan menyalahi peraturan. Bagi calon yang berstatus incumbent, masa pandemi COVID-19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan ekonomi ini dapat menjadi media kampanye yang efektif. Terdapat banyak kasus pemberian bantuan dari pemerintah, baik berupa sembako, uang tunai, maupun Alat Perlindungan Diri yang disisipkan kalimat- kalimat kampanye. Pembagian barang- barang dengan penempelan stiker foto diri dan atau penyisipan kalimat oleh calon incumbent menjadi polemik saat ini (Moch Nurhasim, 2020).

Selain itu, masa pandemi COVID-19 dan penerapan new normal life akan menggiring para peserta Pilkada dan pendukungnya untuk gencar melakukan kampanye melalui media sosial. Kampanye berbasis digital tersebut akan menjadi media paling efektif untuk dapat tetap memperkenalkan diri tanpa adanya interaksi dan komunikasi secara langsung. Namun, dari fenomena gencarnya kampanye digital tersebut juga dapat berpotensi terhadap munculnya problematika baru, yaitu seperti maraknya aktivitas black campaign. Menurut Ramadhani dalam Nyndya Fatmawati dan Hardianto Djanggih (2019), black campaign adalah upaya kampanye dengan menggunakan media internet untuk melakukan propaganda yang berisikan rumor dan gosip guna menjatuhkan lawan politik. Praktik black campaign dalam dunia politik di Indonesia masih sangat masif, hal tersebut dibuktikan dengan adanya kelompok buzzer dan adanya temuan Kementerian Komunikasi dan Informasi terkait 771 konten hoax politik pada tahun 2019. Black Campaign dapat menjadikan citra politik di Indonesia buruk, karena adanya persaingan tidak sehat dengan upaya menjatuhkan lawan secara kotor. Problematika lain yang akan muncul dalam kampanye digital adalah ketidakmampuan sarana digital untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sebab, terdapat beberapa lapisan masyarakat yang tidak dapat dengan mudah mengakses informasi berbasis internet. Akibatnya, masyarakat akan nihil informasi mengenai data calon pemimpin.

Problematika- problematika yang telah paparkan sebelumnya, merupakan tantangan bagi pihak penyelenggara Pilkada tahun 2020, baik Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu. Pihak penyelenggara Pilkada harus memberikan respon bagi COVID-19 dan penerapan new normal dengan kebijakan- kebijakan yang tepat. Penyelenggara Pilkada juga diberi tanggungan untuk mengambil keputusan yang dapat diterima oleh masyarakat, peserta pemilihan kepala daerah, dan seluruh elemen masyarakat.

 

Kesimpulan dan Saran

Penyelenggaraan pesta demokrasi di tahun 2020 ini akan sangat berbeda dari penyelenggaraan tahun- tahun sebelumnya. Pihak penyelenggara di tengah masa pandemi COVID-19 dan penerapan new normal life akan dihadapkan oleh banyak tantangan yang menuntut mereka mencapai dua tujuan sekaligus, yaitu penyelenggaraan pesta demokrasi yang berintegritas dan berkualitas serta penerapan protokol kesehatan ditengah- tengah new normal life. Tingkat kompleksitas dalam penyelenggaraan Pilkada dapat mengalami peningkatan karena berhubungan dengan kepentingan masyarakat umum atau publik. Sehingga, penyelenggara Pilkada harus menyiapkan penyelenggaraan setiap tahapan dengan baik dan maksimal guna meminimalisir electoral fraud, aktivitas protes dari berbagai pihak, serta mencegah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga- lembaga penyelenggara pemerintahan.

Untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dan berkualitas serta sesuai dengan protokol kesehatan, pihak penyelenggara Pilkada harus menyiapkan berbagai strategi dan skema baik sebelum, pada saat, maupun sesudah pemungutan suara. Pertama, menyiapkan skema penyelenggaraan Pilkada dengan payung hukum yang jelas. Kedua, menerapakan protokol kesehatan yang ketat di setiap tahapan pemilihan kepala daerah, terutama yang melibatkan masyarakat umum sebagai publik. Ketiga, memberikan pengawasan yang ketat pada celah- celah yang berpotensi kecurangan dengan model pemanfaatan situasi dan kondisi. Keempat, memberikan informasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat agar penyelenggaraan Pilkada dapat berjalan sesuai rencana. Kelima, menggandeng stakeholder terkait untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada tahun 2020.

 

Tim Editor

Daftar Pustaka

Buku

KPU DIY. (2019). Suara KPU DIY Edisi XI: Pemilih Berdaulat Negara Kuat. Yogyakarta: KPU DIY

Jurnal

Fatmawati, Nyndya Octarina, dan Hardianto Djanggih. (2019). Legal Implication of Black Campaigns on The Social Media in The General Election Process. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 19 Issue 1, January 2019, DOI: 10.20884/1.jdh.2019.19.1.2115, http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/2115

Fossati, Diego, Edward Aspinall, Burhanuddin Muhtadi, Eve Warbuton. (2019). Ideological representation in clientelistic democracies: The Indonesian case. Electoral Studies, 63 (2020) 102111, DOI: https://doi.org/10.1016/j.electstud.2019.102111

Luh, Ni Yulyana Dewi. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol 3, No. 2, Agustus 2019, https://journal.undiknas.ac.id

Mudiyati, Rahmatunnisa. (2017). Mengapa Integritas Pemilu Penting?. Jurnal Bawaslu, Vol. 3 No. 1 2017, Hal. 1-11, https://www.bawaslu.go.id/id/publikasi/jurnal-bawaslu-vol-3-no-1-mengapa-integritas-pemilu-penting

Muttaqin, Zainal, Rintis Susanti, ed. (2012). Demokrasi Bukan Sekedar Prosedur. Jurnal Studi Politik UI, Edisi 3, Vol.2, No.1, 2012, http://jurnalpolitik.ui.ac.id/index.php/jp/issue/download/18/5

Yusuf, Novembri Simanjuntak. (2017). Pemantauan dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu. Jurnal Bawaslu, Vol.3 No. 3 2017, Hal. 305-321, https://www.bawaslu.go.id/id/publikasi/jurnal-bawaslu-vol-3-no-3-emantauan-dalam-proses-penyelenggaraan-pemilu

Wulandari, Cahyo, Dwi Wahyu Setyarini, Khulatul Bariroh, Laraswati, Fa’iq Azhari, Rezza Abdurahman. (2018). Upaya Peningkatan Status Kesehatan Kelompok Rentan dengan Pendekatan Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat. Indonesia Journal of Community Engagement, Vol.5, No.2, Agustus 2019, Hal 167 – 187, DOI: http://doi.org/10.22146/jpkm.29999

Website/ Portal Berita/ Dokumen

Daud, Ferry M Liando, “Pilkada Abnormal di Era New Normal”, dalam www.aipi-politik.org, 5 juni 2020

Kementerian Kesehatan, “Penanganan COVID-19: Protokol di Area dan Transportasi Publik”, dalam www.kemkes.go.id, 5 Juni 2020

Komisi Pemilihan Umum RI. (2020). Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU /III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Nurhasim, Moch, “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pilkada 2020”, dalam www.politik.lipi.go.id, 6 Juni 2020

Rafi, Muhammad Darajati, “Covid 19: Indonesia, New Normal, dan Sebuah Pembelajaran”, dalam www.untan.ac.id, 5 Juni 2020

Share This:
Categories: Jendela Isu

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *