Polemik Pengesahan UU Minerba
Sengsara Para Penerus Bangsa di Masa Depan

Kementerian Kajian Eksternal BEM KM UNY 2020

Pengesahan RUU Minerba Menjadi Undang-Undang

DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) dalam sidang paripurna yang berlangsung di Jakarta pada Selasa, 12 Mei 2020. Sidang paripurna DPR mengesahkan revisi UU Minerba itu menjadi undang-undang dan telah disinkronisasikan dengan RUU Cipta Kerja sebagaimana keinginan dari Pemerintah. Hasil sinkronisasi menghasilkan beberapa perubahan substansi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

RUU Minerba

RUU minerba adalah revisi yang membahas tentang kewenangan pengelolaan pertambangan minerba l, penyesuaian nomenklatur perizinan dan kebijakan terkait divestasi saham, insentif hilirisasi pertambangan dan keberlanjutan PKP2B.

Dalam RUU Minerba terdapat 83 pasal diubah, 52 pasal baru, dan 18 pasal dihapus. Sehingga total jumlah pasal menjadi 209. Proses pembahasan RUU Minerba ini proses penyusunannya sudah dimulai sejak tahun 2015, kemudian menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019, dan telah menjadi program proioritas tahun 2015, 2016, 2017,dan 2018.

Perubahan isi Batang Tubuh RUU Minerba

  1. Penguasaan Minerba diselenggarakan pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan.
  2. Wilayah Pertambangan sebagai bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan merupakan landasan bagi penetapan Kegiatan Usaha Pertambangan.
  3. Adanya jaminan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk tidak melakukan perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan terhadap WIUP, WPR, dan WIUPK yang telah ditetapkan, serta menjamin terbitnya perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
  4. Terkait WPR, jika sebelumnya diberikan luas maksimal 25 hektare dan kedalaman maksimal 25 meter, melalui perubahan UU itu diberikan menjadi luasan maksimal 100 hektare dan mempunyai cadangan mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 meter.
  5. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Izin dalam RUU Minerba ini terdiri atas: -IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi; -Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan. Terkait pemberian izin, pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada gubernur. Pendelegasian kewenangan didasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan eksternalitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, antara lain dalam pemberian IPR dan SIPB.
  6. Soal bagian pemerintah daerah dari hasil kegiatan pertambangan, jika sebelumnya pemerintah provinsi hanya mendapat bagian sebesar 1 persen, melalui RUU perubahan ini meningkat menjadi 1,5 persen.
  7. Adanya kewajiban bagi menteri untuk menyediakan data dan informasi penambangan untuk:
  8. Menunjang penyiapan WP;
  9. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  10. Melakukan alih teknologi pertambangan. Pengelolaan data dan informasi tersebut dilakukan oleh pusat data dan informasi pertambangan.
  11. Adanya kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK untuk menggunakan jalan pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Jalan pertambangan tersebut dapat dibangun sendiri atau bekerja sama.
  12. Adanya kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK untuk mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh menteri.
  13. Kewajiban bagi badan usaha pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing untuk melakukan divestasi saham sebesar 51 persen secara berjenjang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta nasional.
  14. Kewajiban bagi Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk menyediakan dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara yang dipergunakan untuk kegiatan penemuan cadangan baru.
  15. Terkait kegiatan reklamasi dan pascatambang, Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebelum menciutkan atau mengembalikan WIUP atau WlUPK-nya wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100 persen, begitu juga dengan eks-pemegang IUP atau IUPK yang telah berakhir wajib melaksanakan rekłamasi dan pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100 persen serta menempatkan dana jaminan pascatambang.
  16. Terkait keberadaan Inspektur Tambang. Dalam perubahan Undang-Undang Minerba, tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana prasarana, serta operasional inspektur tambang dalam melakukan pengawasan dibebankan kepada menteri.
  17. Terkait ketentuan pidana, untuk kegiatan penambangan tanpa izin yang sebelumnya dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar, diubah menjadi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
  18. Pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu, setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi.
  19. Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya, juga dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
  20. Adanya ketentuan pidana yang sebelumnya tidak diatur di UU sebelumnya, yaitu setiap pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR atau SIPB tanpa persetujuan menteri dipidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp5 miliar.
  21. Dan setiap orang yang IUP atau IUPK-nya dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang dan/atau penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.
  22. Selain itu, eks-pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya.
  23. Pada saat revisi Undang-Undang Minerba mulai berlaku, maka:
  24. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya UU ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
  25. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya UU ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai ketentuan dalam UU ini dalam jangka waktu dua tahun sejak UU berlaku.
  26. Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang telah diterbitkan gubernur sebelum berlakunya UU ini kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat dua tahun sejak UU ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.
  27. Ketentuan yang tercantum dalam IUP, IUPK, dan IPR harus disesuaikan dengan ketentuan UU ini dalam jangka waktu paling lambat satu tahun sejak UU ini berlaku.
  28. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang diterbitkan sebelum berlakunya UU ini disesuaikan menjadi perizinan usaha industri yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun sejak UU ini berlaku.

 

Pro Kontra UU Minerba

  1. RUU Minerba adalah suatu bentuk jaminan (bailout) dari pemerintah untuk melindungi keselamatan elit korporasi, bukan rakyat dan lingkungan hidup dengan cara memanfaatkan krisis COVID-19 yang menyebabkan kekosongan ruang aspirasi dan partisipasi publik. Sementara bailout berikutnya tengah disiapkan, misalnya wacana usulan pemotongan tarif royalti yang harus dibayar kepada negara dan sejumlah insentif lainnya bagi perusahaan.
  2. Proses pembahasan dan pengesahan RUU Minerba cacat prosedur dan hukum. Melanggar tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU 12/2011 dan Peraturan DPR tentang tata tertib DPR. Bahkan, mengabaikan hak konstitusi warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28F.
  3. Pasal-pasal dalam draf RUU Minerba yang disahkan di Komisi VII memperlihatkan bagaimana perusahaan diberi kemudahan. Seperti dalam aturan yang lama, pengusaha dapat memperoleh perpanjangan jika masa konsensinya telah habis. Namun, dalam UU Minerba yang baru, ada penambahan klausul “diberikan jaminan”.
  4. Pasal 169A. “KK (Kontrak Karya) dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK (Izin Usaha Petambangan Khusus) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.”
  5. Pasal ini mengatur tentang perpanjangan kontrak karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) tanpa melalui lelang. KK dan PKP2B diberi jaminan perpanjangan otomatis 2 x 10 tahun tanpa harus mengurangi perluasan wilayahnya.
  6. Sebanyak 90% isi dan komposisi RUU ini hanya mengakomodasi kepentingan pelaku industri batu bara. Penambahan, penghapusan, dan pengubahan pasal hanya berkaitan dengan kewenangan dan pengusahaan perizinan tidak secuil pun mengakomodasi kepentingan dari dampak industri pertambangan dan kepentingan rakyat di daerah tambang, masyarakat adat dan perempuan.
  7. Dengan pengesahan UU Minerba ini, memberi ruang bagi perusahaan tambang untuk melakukan eksplorasi penambangan mengingat perusahaan tambang banyak memiliki hutang bank yang akan jatuh tempo.
  8. Penambahan, penghapusan dan pengubahan pasal hanya berkaitan dengan kewenangan dan pengusahaan perizinan, namun tidak secuil pun mengakomodasi kepentingan dari dampak industri pertambangan dan kepentingan rakyat di daerah tambang.
  9. Rencana pemerintah melonggarkan pelarangan ekspor mineral mentah dalam UU Minerba. Yang berarti mengalami kemunduran, yang semakin jauh dari semangat peningkatan nilai tambah di dalam negeri.
  10. Mineral ikutan tidak lagi harus dilaporkan menurut pasal 43 UU Minerba Baru. Sementara, mineral ikutan menyimpan potensi pendapatan negara berupa royalti yang cukup besar.

 

Permasalahan Lain

  1. Penambahan, penghapusan, dan pengubahan pasal hanya berkaitan dengan kewenangan dan pengusahaan perizinan. Tidak ada sedikitpun mengakomodasi masalah dampak industri pertambangan dan kepentingan rakyat di daerah tambang, masyarakat adat dan perempuan ~ Merah Johansyah (Koordinator Jaringan Advokasi Tambang JATAM)
  2. RUU Minerba tidak memenuhi kualifikasi sebagai RUU yang dapat dilanjutkan pembahasannya (carry over). Pasalnya, RUU Minerba merupakan RUU inisiatif DPR yang telah disusun drafnya sejak DPR periode 2014 – 2019 dan hingga masa jabatan DPR periode lalu berakhir bulan September 2019 belum dilakukan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba ~ Ahmad Redi (Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Taruma Negara)

 

Dampak Positif

  1. Adanya Peningkatan Hukuman Bagi Penambang Ilegal
  2. Peningkatan Keuntungan Pemda dan BUMN
  3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Pascatambang dan Masyarakat
  4. Ditingkatkannya Transparansi Kepada Masyarakat

 

Sumber :

focus.tempo.co

national.kompas.com

m.detik.com

realitarakyat.com

asumsi.co

Share This:
Categories: Kerabat Kata

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *