Pilih PSBB, Langkah Penanggulangan atau Cari Aman ?

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pada hari selasa 31 Maret 2020 Presiden Joko Widodo mengumumkam bahwa pemerintah memilih Kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB).

Keputusan dari pemerintah tersebut berbeda dengan harapan masyarakat yang berharap adanya karantina wilayah atau lockdown untuk menanggulangi Covid-19, namun pemerintah lebih memilih Kebijakan PSBB sebagai solusi.

PSBB memuat tiga kebijakan yaitu peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Penyelenggaraan PSBB dilakukan dengan berkoordinasi dan kerja sama oleh sejumlah pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PSBB dengan atau tanpa tambahan status ‘darurat sipil’ tidak mewajibkan pemerintah memenuhi kebutuhan dasar rakyat, lain halnya dengan karantina wilayah dimana “kebutuhan dasar orang dan makanan hewan tenak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.”

Artinya jika ada masyarakat yang sulit makan atau adanya hewan ternak yang kelaparan bukan tanggung jawab pemerintah, yang penting masyarakat tidak beraktivitas bebas seperti biasanya.

Keputusan pemerintah memilih PSBB sebagai langkah penanganan pandemik sangat tidak pro rakyat. Pedagang asongan, makanan keliling dan pedagang kecil lainnya sangat dirugikan.

Ketika mereka tidak bisa mencari nafkah karena PSBB, pemerintah malah seakan tutup mata dan telinga.

Mari kita kawal terus penanganan covid-19 ini sampai tuntas, jangan sampai langkah yang diambil pemerintah justru merugikan masyarakat Indonesia secara luas.

Baca Juga Artikel Sebelumnya : Pemotongan 50% Dana ORMAWA Untuk Kepentingan Siapa?

Share This:

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *