Peran Pemerintah Menjami Kesejahteraan Masyarakat saat Pandemi Corona

Anantya Aliyya Arkanbariq

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

arkanbariq02@gmail.com

 

bemkmuny.com – Indonesia merupakan salah negara yang mengguakan konsep walfare state atau negara kesejahteraan. Ini berarti negara bukan lagi hanya sebagai “penjaga malam” atau nachtwakersstaat melainkan harus berperan aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan setiap orang bisa terjamin dengan baik. Hal ini juga tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Tentunya telah menjadi kewajiban pemerintah untuk menjamin dan mengupayakan kesejahteraan rakyatnya tidak terkecuali ketika terjadi pandemi. Pandemi Virus Corona yang terjadi dewasa ini menyebabkan penderitaan di tengah masyarakat. Dengan melemahnya roda perekonomian di masyarakat menyebabkan ketimpangan sosial yang semakin menjadi-jadi sampai kenaikan angka kriminalitas sebagai akibat tingginya jumlah pengagguran yang ada. Keadaan semacam ini tentunya menjadi ironi di negeri ini.

Dengan diambilnya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintahan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, tentunya membawa akibat hukum kepada pemerintah dan masyarakat sebagai mana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang menyebutkan bahwa Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Pusat melibatkan Pemerintah Daerah) mempunyai kewajiban untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat selama masa karantina wilayah. Namun, apakah kebijakan yang telah di keluarkan pemerintah selama masa pandemi ini semua berpihak pada masyarakat?

Sayangnya tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah meringankan dapat beban masyarakat luas. Masih ada beberapa kebijakan pemerintah yang menjadi polemik ditengah masyarakat saat ini, seperti:

  1. Kenaikan Iuran BPJS

Masih belum lekang dari ingatan kita mengenai pembatalan kenaikan iuran BPJS yang di tandai dengan dikabulkanya uji materiil atau judicial review oleh Mahkamah Agung terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan dengan putusan.

Pada tanggal 6 Mei 2020 lalu, telah disahkan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan yang menaikkan iuran peserta BPJS yaitu iuran peserta mandiri kelas I naik 87,5 persen dari Rp80.000 menjadi Rp150.000 lebih rendah Rp10.000 dari kenaikan pada perpres terdahulunya. Kemudian, kelas II naik 96,07 persen dari Rp51.000 menjadi Rp100.000, dan kelas III naik 37,25 persen dari Rp25.500 menjadi Rp35.000.

Yang mana Menteri Keuangan, Sri Mulyani menilai kenaikan iuran harus dilakukan agar BPJS Kesehatan tetap bertahan dan memberikan pelayanan pada masyarakat. Sementara itu, menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, iuran BPJS Kesehatan bakal berdampak pada daya beli sebab beban masyarakat bertambah.Yang dikhawatirkan, bisa menciptakan penurunan konsumsi rumah tangga besar-besaran khususnya di semester II. Namun, tidak dapat dipungkiri dengan kebijakan menaikkan iuran BPJS saat terjadi pandemi seperti ini tentu menjadi beban tambahan yang menghantui masyarakat di tengah ketidakpastian pendapatan yang diperoleh masyarakat.

 

  1. THR buruh

Memang perlu diakui ketika terjadi wabah seperti ini roda perekonomian di tengah masyarakat sedang terganggu, bahkan tidak sedikit perusahaan maupun UMKM yang harus ‘merumahkan’ pekerja nya demi mengurangi biaya produksi. Tak heran dalam keadaan seperti ini, pekerja menjadi salah satu pihak yang paling dirugikan selain pegusaha. Ditambah lagi, dengan di keluarkannya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 6 Mei 2020 lalu. Dalam surat edaran tersebut disebutkan mengenai mekanisme pembayaran tunjangan hari raya pekerja yang dapat disepakati antara pengusaha dan pekerja dengan cara berdialog. Yang tentunya menyebabkan berbagai macam kemungkinan seperti, apabila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan sesuai undang-undang, maka pembayaran Tunjangan hari Raya pekerja dapat dilakukan bertahap.

Secara materiil, surat edaran ini dinilai bertentangan dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang menyebutkan, “Tunjangan hari raya keagamaan sebagai dimaksud pada ayat (1) wajib di bayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan”.

Tentunya hal ini merugikan kaum pekerja yang haknya terdapat kemungkinan tidak terlaksana secara tepat waktu dalam keadaan seperti ini.

 

Dalam surat edaran tersebut juga dinilai beberapa pihak menjadi sarana pelepasan tanggung jawab oleh pemerintah terhadap nasib pekerja. Karena dalam surat edaran tersebut pemerintah seakan lepas tangan dan tidak ikut campur dengan membiarkan pengusaha bisa berdialog secara bebas dengan pekerja. Padahal seharusnya, pemerintah bisa hadir untuk menjembatani dialog di antara mereka untuk memastikan tercapainya kesepakatan yang adil antara pengusaha dan pekerja sebagaimana kewajiban pemerintah untuk melindungi pekerja sesuai semangat dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan.

Di sisi lain, kita tidak bisa memungkiri terdapat juga kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Seperti dengan disahkannnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangaka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam penanganan pandemi ini dengan mengalokasikan anggaran belanja negara yang ada untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mempercepat penanganan Virus Corona. Terlebih lagi, dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah yang telah dirasakan masyarakat dalam menghadapi pandemi. Seperti, penggratisan tagihan listrik bagi konsumen PLN dengan daya 450 VA dan subsidi berupa diskon lima puluh persen untuk konsumen yang berlangganan daya sebesar 900 kwh selama bulan April, Mei, dan Juni. Selain itu, juga terdapat kebijakan keringanan restrukturisasi kredit bagi masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi sebagai dampak langsung virus korona .

Terlepas dari itu semua, pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini secara langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian pada masyarakat. Selain itu, juga timbul kekhawatiran dan ketakutan apabila pandemi ini terus berkepanjangan. Sehingga dirasa perlu adanya kehadiran pemerintah untuk memberikan perlindungan secara materiil dan imateriil kepada masyarakat.

Dalam membuat suatu keputusan yang berdampak pada masyarakat luas seharusnya pemerintah menggunakan asas kecermatan, dengan mempertimbangkan segala aspek yang menyangkut semua pihak. Selain itu dalam asas lain juga menghendaki agar dalam menyelenggarakan tugasnya, pemerintah agar selalu mengutamakan kepentingan umum seperti diamatkan Alinea keempat Pembukaan UUD yang menjelaskan Negara Indonesia adalah Negara Kesejahteraan (Welfare-state). Dan yang tidak kalah penting dalam pembuatan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah haruslah cepat dan tepat dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, mengingat dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini sangat masif serta mempengaruhi banyak sektor penting.

 

TIM EDITOR

Daftar Pustaka

Marbun, Mahfud MD. 1987. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta:Liberty

Pemerintah Indonesia. 2018. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Lembaran Negara Tahun 2018, No. 128. Sekretariat Negara: Jakarta

Pemerintah Indonesia. 2020. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Lembaran Negara Tahun 2020, No. 130. Sekretariat Negara: Jakarta

Kurniati, Dian. 2020. Soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Ini Kata Sri Mulyani. diakses dari https://news.ddtc.co.id/soal-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-ini-kata-sri-mulyani-20920 (18 Mei 2020).

Agustinus, Michael. Iuran BPJS Kesehatan Naik, Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Minus. diakses darihttps://kumparan.com/kumparanbisnis/iuran-bpjs-kesehatan-naik-pertumbuhan-ekonomi-ri-bisa-minus-1tQvMerhTbR/full (18 Mei 2020).

Sandi, Ferry. Surat Edaran Bikin Polemik, Menaker Buka-Bukaan Sanksi THR. diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20200511102108-4-157512/surat-edaran-bikin-polemik-menaker-buka-bukaan-sanksi-thr (18 Mei 2020).

Pemerintah Indonesia. 2015. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Lembaran Negara Tahun 2015, No. 237. Sekretariat Negara: Jakarta

Pemerintah Indonesia. 2020. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangaka Percepatan Penanganan Virus Disease 2019 (Covid-19). SK No 022697 A. Sekretariat Negara: Jakarta.

Philipus M. Hadjon et. al. 1993. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Share This:
Categories: Jendela Isu

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *