Pendidikan Investasi Masa Depan Bagi yang Punya Uang

Oleh : Triyas Chusnul F.

bemkmuny.com – “la Educacion no se vende, se defiende”, yang artinya “Pendidikan tidak untuk diperjualbelikan” merupakan bentuk teriakan para pelajar Chile beberapa tahun lalu yang menolak adanya liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. Perjuangan yang terus dikawal hingga turun menurun secara estafet sejak dirintis tahun 2006 dengan nama Revolusi Penguin terus digaungkan. Revolusi yang berakhir menghasilkan pergerakan bersifat sustainable bagi Negara Chile. Puncak tuntutan revolusi dari ratusan ribu mahasiswa Chile yang memita sistem pendidikan sehat dan berkeadilian pada tahun 2011 memiliki dampak yang cukup fundamental dalam keberhasilan meraih sistem pendidikan yang lebih baik.

 

Berkaca pada sejarah yang dilalui Chile beberapa tahun silam, rupanya Indonesia tengah menghadapi problematika yang hampir serupa. Kenapa? Kita pastinya sudah banyak mengetahui, negara yang terkenal akan ramah tamahnya kerap kali menemui orang yang berbaik hati memberikan segelas kopi kepada tamu rumah, namun berbeda halnya dengan pendidikan yang masih harus dibeli. Kalimat saya tersebut mungkin masih bisa disanggah, namun fakta realitanya apakah pemerintah sudah mampu menjamin pendidikan setiap warga negarannya? Atau justru negara memposisikan pendidikan sebagai komoditas perdagangan bahkan investasi?. Sebagai negara yang memegang teguh Undang-Undang Dasar, sebagaimana yang dilihat dari Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007, bahwa pendidikan ditetapkan sebagai bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal asing. Efek yang ditimbulkan ketika pendidikan diposisikan sebagai komoditas perdangan adalah kurangnya peran negara dalam menjalankan kewajibanya menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh rakyat.

 

Momentum penerimaan Mahasiswa Baru atau memasuki awal semester, mungkin kita tidak asing mendengar teman-teman mahasiswa yang terancam gagal masuk perguruan tinggi dikarenakan kewajiban finansial kepada Instansi pendidikan yang belum dipenuhi, dengan kata lain “Harus bayar UKT”. Berdasarkan kasus tersebut timbul pertanyaan, Kemanakah peran pemerintah pada saat itu? Akan dibawa kemana cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD Negara tahun 1945 tentang mencerdaskan kehidupan bangsa? Kita telaah lagi fakta lapangan, contoh kasus yang terjadi di Kota Pelajar Yogyakarta, kita sering menjumpai anak-anak bekerja yang dibawah umur menjajakan koran disimpang lampu merah, meminta-minta belas kasihan yang hampir ditemui disepanjang sudut kota Yogya, begitupun anak-anak yang bernasib sama yang terbentang dari sabang sampai merauke. Lalu cita-cita mereka untuk menjadi arsitek,

 

dokter, guru apakah harus dikubur hanya karena terbentur biaya? Jangankan merajut mimpi bahkan hak untuk sekedar bercita-cita saja seolah dibatasi. Selain itu juga, 70% lulusan SMA/SMK yang tersebar dipenjuru bangsa ini harus menahan untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi, alasan tak lain juga biaya finansial. Miris memang ketika melihat pendidikan seolah hanya dinikmati oleh orang-orang yang tertentu saja.

 

Beberapa kasus yang saya tulis diatas mungkin bisa ditanggapi dengan celetukan ringan “Lohkan ada beasiswa tidak mampu, ada beasiswa Bidikmisi, dan lain-lain”. Tanggapan yang tidak salah memang, namun apakah realistis menjawab prolematika semua itu, apakah selama ini beasiswa yang ada sudah mampu memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan biaya pendidikan? Memang cukup banyak beasiswa yang ditawarkan disetiap Perguruan Tinggi, beasiswa tidak mampu tersebut acap kali tidak berpihak kepada mereka yang berekonomi menengah (Miskin tidak kaya tidak). Disamping terbentur biaya pendidik selangit, mahasiswa berekonomi menegah tidak berkesempatan memperoleh beasiswa tidak mampu karena dianggap orang tuanya berkecukupan, padahal faktanya kemampuan finansial seseorang tidak hanya dilihat dari gaji kotor, jumlah anak, bentuk rumah bahkan luas tanahnya.

 

Celetuk lain sering kita dengar yakni “makannya IPK yang tinggi biar mudah dapat beasiswa!” kalimat imperatif yang ada benarnya juga, namun tidak banyak orang yang mengetahui bahwa “Lain ladang lain belalang”, setiap program studi memiliki tingkat kesulitan berbeda dalam hal nilai. IPK memang merupakan representasi dari kemampuan mahasiswa, namun terlalu subjektif jika melihat kualitas mahasiswa hanya dari IPK-nya saja. Jika kemudahan dalam mengakses pendidikan gratis hanya diperuntukan kepada mereka yang cerdas dan ber-IPK tinggi, lantas bagaimana nasib mereka yang memiliki kecerdasan biasa-biasa saja? Bukankah sudah menjadi kewajiban negara untuk mencerdaskan mereka yang belum cerdas? Terlepas dari terbatasnya kouta dan kurang meratanya beasiswa yang ada, hal itu bukan kesalahan dari pihak penyedia beasiswa karena hakikatnya layanan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah/negara.

 

Kembali ke persoalan utama, keterlibatan Indonesia dengan WTO (World Trade Organization) lembaga yang mengatur perekonomian Internasional berdampak besar terhadap komersialisasi pendidikan di bangsa ini. Dari berbagai kerjasama yang dijalin WTO dan Indonesia telah sepakat bahwa pendidikan sebagai salah satu sektor jasa yang berdampingan dengan kesehatan dan teknologi diatas kesepakatan General Agreement on Tariffs and Service (GATS). Hal ini menanamkan modalnya disektor pendidikan terutama untuk pendidikan tinggi baik swasta maupun negeri.

 

Nasib Rakyat Kecil Untuk Mengenyam Pendidikan ?

Pendidikan liberalis akan membentuk paradigma bahwa pendidikan hanya bertujuan untuk menciptakan tenaga siap guna memenuhi pasar tenaga kerja sebagaimana esensi dari kebijakan pemerintah saat ini tentang Merdeka Belajar. Lulusan Perguruan tinggi digadang-gadang mampu membangun bangsa, mampu menjawab problematika bangsa ini. Alih-alih pendidikan untuk mencerdaskan kini beralih fungsi menjadi robot-robot bagi investor yang haus akan materi. Jadi, jangan heran jika saja banyak perguruan tinggi baik swasta maupun negeri berlomba-lomba membuka program studi baru yang laris di pasaran bursa kerja.

 

Pemerintah dalam mengupayakan standar pendidikan di bangsa ini bagaikan sebuah mesin waktu yang terbuat dari mesin kalor yang termodifikasi tak pernah mencapai kata sempurna. Pemerintah juga manusia biasa sehingga belum mampu menyelesaikan permasalah pendidikan. Ibu pertiwi bukan membutuhkan pemerintah yang sempurna, namun seharusnya pemerintah memihak rakyatnya. Esensi 2 Mei sebagai Hari Pendidikan merupakan ajang fundamental perubahan bangsa yang harus menuntaskan persoalan. Puluhan ganti pemerintah hingga kabinet, problematika Pendidikan hingga detik ini masih belum terdefinisikan. Persoalan tentang pendidikan menjadi penting untuk segera dituntaskan mengingat pendidikan merupakan kunci kemajuan perubahan suatu bangsa. Yang menjadi benang merah saat ini adalah sistem pendidikan di bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Pendidikan bukan ajang komersialisasi anak bangsa menuntut untuk berdikari. Selamat Hari Pendidikan semoga merdeka untuk pendidikan bangsa ini.

Tim Penyunting

Baca Juga Artikel Sebelumnya : HARI PENDIDIKAN 2020 DIHANTUI PENJAJAH

Daftar Rujukan

Bechtum, A. (2016). “La Educacion no se vende, se defiende”: Perjuangan untuk pendidikan di Chili pasca-otoriter. Jurnal Penelitian Gerakan Sosial , 29 (4), 54-59.

Simamora, Anggiat Pardamean. 2013. Liberalisasi Pendidikan dalam Kerangka GATS:KajianHukum Terhadap Pendirian Perguruan Tinggi Asing di Indonesia. Tesis.

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.

 

Biodata singkat penulis:

Nama : Triyas Chusnul F.

Prodi/Angkatan : Ilmu Komunikasi / 2017

Asal : Kementerian Kajian Eksternal / Dirjen Riset Dan Analisis Isu

Share This:
Categories: Artikel

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *