PANDEMI SEMAKIN TAK TERKENDALI, KARANTINA WILAYAH SIAP JADI SOLUSI?

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA SELURUH INDONESIA

WILAYAH DIY-JATENG

Disusun Oleh: BEM KM UNY

Korpus BEM SI yang Mendadak Populer Harus Sedikit Dikuliti (Bagian ...

Indonesia menjadi salah satu negara yang terjangkit COVID-19 dari 201 negara yang juga terjangkit. Kasus demi kasus mulai terkuak dengan kondisi yang memprihatinkan setiap harinya. Pandemi COVID-19 di Indonesia memiliki dampak multi sektor, dari kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, hingga aktivitas beribadah di masyarakat. Dampak pada sektor-sektor tersebut kian hari mulai membuat resah masyarakat. Ini disebabkan oleh persoalan kesejahteraan sosial masyarakat. Kondisi yang makin tidak memungkinkan mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan agar dapat mencegah maupun menanggulangi dampak yang terjadi.

Kebijakan pemerintah secara cepat, tanggap dan tegas sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kebijakan yang diambil nantinya di harapkan menjadi kunci dalam menghadapi situasi paling buruk kelak. Strategi dan langkah antisipasi harusnya sudah dipikirkan dengan matang demi terciptanya kondisi yang kembali normal. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang pemberlakuan kekarantinaan kesehatan menjadi salah satu opsi dalam pencapaian solusi.

 

Karantina Wilayah DIY Jateng

Wilayah dapat kita artikan sebagai bagian dari permukaan bumi yang memiliki batas-batas dan ciri-ciri tersendiri berdasarkan lingkup pengamatan atas satu atau lebih fenomena atau kenampakan tertentu. Konsep suatu wilayah yang diterapkan dalam membuat suatu keputusan yang dianggap penting oleh lembaga atau agen biasanya berkaitan dengan

wilayah yang bersifat lebih luas, yakni pemetaan unit-unit politik, administratif atau zona pelayanan. Karantina wilayah menurut pasal 1 angka 10 UU Kekarantinaan Kesehatan adalah “pembatasan penduduk suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/ terkontamininasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyakit atau kontaminasi.” Saat ini penyebaran virus Corona kian mengkhawatirkan masyarakat, mengingat persebarannya yang begitu masif. Semua elemen masyarakat bahu membahu mengantisipasi masalah ini dan pemerintah daerah pun bergerak cepat mencegah persebaran virus Corona diwilayahnya dengan melakukan karantina wilayah. Ada beberapa wilayah di DIY Jateng yang sudah memberlakukan karantina wilayah sebagai berikut:

  1. Karantina di wilayah Tegal

Di Tegal, pemerintah setempat membuat kebijkan isolasi wilayah untuk mengatasi persebaran virus Corona. Kebijakan ini dilakukan sengan menutup pusat keramainan dan membatasi akses keluar masuk di kota tersebut. Salah satu penerapan dari kebijkan lokal isolasi wilayah adalah dengan menutup sementara pusat keramaian yang ada dikota Tegal mulai 30 Maret hingga 30 Juli 2020. Selain pusat keramaian, salah satu kebijakan kebijakan yang diterapkan adalah menutup akses kendaraan luar daerah menuju Kota Tegal. Sedikitnya ada 49 titik jalan yang akan ditutup termasuk jalur perbatasan kota dan sekitarnya. Penutupan jalan ini untuk meminimalisir pengendara yang masuk kedaerahnya dan mengantisipasi masuknya orang asing ke daerahnya.

  1. Karantina wilayah Keraton Kasunanan Surakarta

Kompleks keraton kasunanan Surakarta Hadiningrat ditutup karena wabah virus corna masuk Solo. Penutupan ini hanya sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Kota Solo sudah menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) virus Corona. Penutupan ini dilakukan mulai tanggal 14 Maret 2020 sehari setelah pengumuman Solo

KLB Corona. Pengumuman ini dibuat secara tertulis penanggung jawab kebijakan penutupan keraton yakni S.I.S.K.S Pakubuwono XIII.

  1. Karantina wilayah Kabupaten Sleman

Warga Kabupaten Sleman melakukan karantina mandiri di wilayahnya. Lokasi karantina tersebut berada dibeberapa titik yang berbeda di Sleman, Yogyakarta. Hingga saat ini ada 5 dusun di Pakem, Sleman menutup akses dengan memberikan tulisan lockdown. Karantina tidak lain untuk mencegah persebaran virus covid-19. Pemkab Sleman memiliki protocol yang menyasar kepada para pendatang yang baru pulang dari luar negeri dan daerah zona merah persebaran Corona untuk mematuhi protocol antisipasi persebaran virus Corona. Sejumlah kecamatan maupun desa menerbitkan surat himbauan agar warga yang datang tau pulang mematuhi protokol dan melapor. Pelaporan ke pihak desa dan kecamatan, mengisolasi diri 14 hari dan menuju ke pusat pelayanan kesehatan jika mengalami gangguan kesehatan. Kasus Corona terbanyak di Sleman. Berdasarkan data persebaran kasus positif Corona DI Yogyakarta, Kabupaten Sleman menjadi daerah paling banyak terdapat pasien. Data per Kamis (26/3/2020) menunjukkan dari 18 kasus positif Corona, di antaranya ada delapan di Sleman. Mereka adalah warga Kecamatan Ngaglik, Sleman yang menjadi salah satu korban meninggal dunia. Kemudian kasus ke-5 seorang wanita berusia 30 tahun asal Berbah, Sleman; kasus ke-8 warga asal Kalasan, Sleman usia 36 tahun; Kasus ke-10 warga asal Depok, Sleman berusia 69 tahun (meninggal). Kasus ke-12 warga asal Gamping, Sleman berusia 35 tahun; kasus ke-15 warga asal Ngaglik, Sleman berusia 59 tahun; kasus ke-16 warga asal Ngemplak, Sleman; Kasus ke-18 warga asal Depok, Sleman. Sementara untuk 10 kasus positif lainnya tersebar di Kota Yogya 5; Kabupaten Bantul 2; Kabupaten Gunungkidul 1; Kabupaten Kulonprogo 1; dan dari daerah di luar DIY 1 orang.

 

Undang-Undang yang Mendukung Karantina Wilayah

Peraturan tentang diberlakukannya karantina wilayah tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 dengan beberapa pasal berikut:

Pasal 1

  • Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
  • Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia,

bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

  • Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.
  • Isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
  • Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
  • Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
  • Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Pasal 2

Kekarantinaan Kesehatan berasaskan:

> perikemanusiaan;

> manfaat;

> pelindungan;

> keadilan;

> nondiskriminatif;

> kepentingan umum;

> keterpaduan;

> kesadaran hukum; dan

> kedaulatan negara.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan bertujuan untuk:

  1. melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
  2. mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
  3. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat;

memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

Pasal 4

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 6

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 7

Setiap Orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 8

Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina.

Pasal 9

  • Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.
  • Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan
  • Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan.
  • Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.
  • Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
  • Karantina Wilayah merupakan bagian respons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
  • Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada seluruh

anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konlirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut.

  • Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat di wilayah setempat sebelum melaksanakan Karantina Wilayah.
  • Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh pejabat Karantina Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina.
  • Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina.
  • Selama masa Karantina Wilayah ternyata salah satu atau beberapa anggota di wilayah tersebut ada yang menderita penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang

terjadi maka dilakukan tindakan Isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit Pasal 55

  • Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
  • Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.

Pasal 59

  • Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
  • Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.

Pasal 78

  • Pendanaan kegiatan penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 93

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dampak Karantina Wilayah

Karantina wilayah, akan menyebabkan perlambatan ekonomi, salah satunya penurunan belanja masyarakat. Padahal, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada belanja masyarakat dan belanja pegawai. Ujung-ujungnya, terjadi earning per share (EPS) atau laba bersih per saham dari saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga terkoreksi. Data perdagangan mencatat, Indeks Harga Saham

Gabungan (IHSG) masih berkutat di zona merah pada penutupan sesi II awal pekan ini. IHSG ditutup terkoreksi 2,88% di level 4.414,50. Sebulan terakhir, IHSG minus 19,04% dan secara year to date IHSG anjlok 29,9%. Adanya karantina wilayah ini, akan semakin bertambah jumlah pengangguran karena PHK, serta menurunnya pertumbuhan ekonomi. Di Jakarta saja misalnya, berdasarkan perhitungannya, terdapat pengurangan pendapatan daerah antara Rp 94 triliun sampai Rp 100 triliun. Adapun selain melemahkan pertumbuhan ekonomi, pandemi ini juga berpotensi mendorong peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan karena terganggunya beberapa sektor.

Keadaan ekonomi pada masa pandemi memang mengarah ke resesi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah harus bergerak cepat dalam menangani hal tersebut. Kebijakan karantina wilayah pun menempatkan pemerintah untuk bertanggungjawab atas kebutuhan dasar dari warga. Beberapa negara di dunia pun lebih mengendepankan kebijakan seperti ini dengan menutup akses negera mereka ketimbang membiarkan masyarakatnya resah dan kelimpungan.

Sektor jasa yang akan paling terdampak oleh karantina wilayah akibat pandemi Ini, terutama jasa pariwisata dan maskapai. Sektor pariwisata memiliki rantai produksi yang panjang dan melibatkan manusia. Satu destinasi wisata mampu mengerakkan sektor lain seperti restoran, hotel, transportasi domestik, jasa pemandu wisata, hingga maskapai penerbangan. Jika destinasi wisata ditutup, maka sektor-sektor ini yang akan terkena dampak lanjutan. Pemerintah perlu waspada untuk melihat daerah yang memiliki kontribusi pendapatan daerah yang berasal dari sektor jasa pariwisata.

Selain dampak buruk yang sangat ditakuti, karantina wilayah ternyata membawa dampak baik bagi kualitas udara Indonesia. Sebagaimana disampaikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), kualitas udara di Indonesia membaik sejak merebaknya virus COVID-19. Peningkatan kualitas udara ini tak terlepas dari anjuran beraktivitas di rumah serta karantina wilayah yang telah diterapkan sejumlah daerah.

Tercatat, sejumlah daerah saat ini telah memberlakukan karantina wilayah untuk mencegah virus Corona agar tak semakin merebak. Perbaikan udara di Indonesia ternyata persis seperti apa yang dialami China hingga sejumlah negara di Eropa yang menerapkan lockdown.

Rekomendasi

Oleh karena itu, kami memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk:

  1. Meninjau kembali pelaksanaan Pembatasan Sosial yang telah berlangsung ataupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sedang berlangsung.
  2. Menolak pemberlakuan darurat sipil yang akan ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan meminta Pemerintah Pusat untuk segera menerapkan Karantina Wilayah yang sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2018. Termasuk bertanggungjawab atas kebutuhan hidup dasar manusia serta mempertimbangkan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, teknis operasional, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.
  3. Memberlakukan karantina wilayah mulai dari tingkat RT/RW hingga tingkat provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah secara mandiri.
  4. Melakukan upaya secara maksimal baik dalam usaha preventif maupun pengendalian infeksi, manajemen keramaian publik dan aktivitas lainnya yang akan mengakibatkan angka penyebaran virus lebih luas di wilayah Indonesia.
  5. Memperhatikan dengan khusus pelayanan dan kesejahteraan tenaga medis sebagai garda terdepan untuk penekanan angka penanganan kasus virus COVID-19 termasuk memastikan Rapid TestCOVID-19 diprioritaskan untuk kelompok rentan dengan gejala, Orang Dalam Pemantauan (ODP), serta tenaga kesehatan yang bertugas langsung terhadap kasus COVID-19 di Indonesia.

 

Sumber Kajian:

Pandemi Semakin Tak Terkendali, Karantina Wilayah Siap Jadi Solusi?

 

BEM SI Wilayah DIY-Jateng Universitas Negeri Yogyakarta 2020

 

Daftar Pustaka

Kistiyanto, ____. Wilayah dan Penerapannya dalam Studi Geografi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Malang.

Madani Mohamad, 2020. Warga Yogya Lakukan Karantina Wilayah Mandiri. https://republika.co.id (diakses pada 17.29 )

Mulyadi, _____. Sebuah Pemahaman Tentang Wilayah. Pendidikan Geografi. FPIPS. Universitas Pendidikan Indonesia.

Presiden Republik Indonesia, 2018. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Wilayah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128. Jakarta: Sekretariat Negara.

Rahmatika Elmi, 2020. Dampak Karantina Wilayah yang Bisa Terjadi, Bila Dijalankan Pemerintah. https://www.99.co/indonesia/dampak-karantina-wilayah/ (diakses 4 April 2020 pukul 22.00)

Rasyid Shani, 2020. 5 Hal Terkait Local Lockdown Kota Tegal Guna Cegah Penyebaran Corona. https://www.liputan6.com (dikases pada 29 Maret 2020 pukul 16.33 )

Sabki Muhammad. 2020. Jika Karantina Wilayah Berlaku, Ini Dampaknya ke Pasar

Saham. https://www.cnbcindonesia.com/market/20200330145809-17-148495/jika-karantina-wilayah-berlaku-ini-dampaknya-ke-pasar-saham (diakses 2 April 2020)

Santoso Bangun, 2020. Ganti Istilah Lockdown Jadi Isolasi Wilayah, Wali Kota Tegal Tutup 49 Jalan. https://jateng.suara.com (diakses pada 29 Maret 2020 pukul 16.32)

Syambudi Irwan, 2020. Lockdown Mandiri ala Jogja: Ditolak Pemerintah, Diinginkan Warga. https://tirto.id (diakses pada 29 Maret 2020 pukul 17. 46)

Telaumbanua, D,. 2020. Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia. QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama. 12(1): 59-70.

Baca Juga Artikel Sebelumnya : BEM Untuk Mahasiswa, Tuntaskah?

Share This:

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *