Menggali Konsep Pancasila, Trisila, dan Ekasila Ala Bung Karno dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila

Oleh: Muhammad Rafi Fadilah

Mahasiswa S1 Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY
mrafif099@gmail.com

 

Saat ini bangsa tengah dibuat heboh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dikarenakan setelah adanya rancangan undang-undang yang kontroversial seperti RUU Omnibus Law, ada lagi RUU yang tengah dibahas dalam agenda legislasi DPR yaitu adanya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang disebut RUU HIP tersebut menimbulkan berbagai pendapat dan kontroversi yang terjadi ditengah kalangan akademik maupun kalangan masyarakat Indonesia. Beberapa ada yang mendukung, beberapa ada juga yang menolak secara mentah-mentah RUU tersebut. Di berbagai daerah banyak dari kalangan masyarakat ataupun organisasi masyarakat melakukan aksi penolakan RUU HIP yang merupakan bentuk aksi dari wacana DPR untuk membahas RUU HIP tersebut. Dari catatan yang diperoleh dari DPR RI dalam Rapat Badan Legislasi (Baleg) penyusunan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) merupakan murni usulan DPR RI dan hal tersebut ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas pada tahun 2020 serta secara jelas bahwa pemerintah tidak menginisiasi berkaitan dengan RUU HIP tersebut. Seperti dapat diketahui bersama bahwa pembahasan dan usulan RUU HIP tersebut dilatar belakangi belum adanya landasan hukum yang tetap untuk mengatur Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara serta dimaksud untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Sehingga DPR berniat untuk membentuk dasar hukum yang tetap agar terdapat kejelasan Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam menjalankan sistem pemerintahan ataupun dalam kehidupan masyarakat dan untuk mewujudkan tujuan negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Ada beberapa hal yang menjadi kontroversi dan dipermasalahkan oleh masyarakat berkaitan dengan RUU HIP tersebut. Dalam pasal 7 RUU HIP yaitu tentang ciri pokok Pancasila, disebutkan dalam pasal tersebut bahwa Pancasila memiliki ciri yang sangat pokok yaitu berupa konsep trisila kemudian terkristalisasi dalam ekasila. Dalam konsep trisila tersebut yaitu adanya sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan yang kemudian terkristalisasi dalam konsep ekasila yaitu gotong royong. Hal tersebut dinilai kontroversi oleh beberapa kalangan masyarakat dikarenakan dikhawatirkan bahwa konsep tersebut dianggap sebagai upaya untuk merubah Pancasila dan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Konsep trisila dan ekasila tersebut dianggap menjadi upaya untuk merubah Pancasila dikarenakan konsep tersebut dijadikan ciri pokok dalam RUU HIP dan secara historis terdapat kekhawatiran oleh beberapa kelompok organisasi masyarakat yang menganggap bahwa konsep trisila dan ekasila merupakan penyusupan komunisme dalam RUU HIP tersebut. Hal itu diperkuat secara historis pada tahun 1955 ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) sangat keras dalam upaya mengampanyekan ekasila untuk menjadi dasar negara saat konstituante merumuskan dasar negara Pancasila. Pancasila merupakan suatu nilai fundamental yang memiliki makna bahwa dalam sila-sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan serta tidak bisa memiliki makna sendiri-sendiri. Konsep yang ditawarkan dalam trisila dan ekasila dianggap oleh sebagian besar kalangan akademik dan masyarakat tidak sesuai dengan nilai fundamental bahwa dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa bernegara serta bermasyarakat haruslah tetap berdasar terhadap nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Sehingga dalam pasal 7 tersebut konsep trisila dan ekasila dianggap upaya untuk merubah Pancasila sehingga banyak yang menolak. Kemudian, RUU HIP ini dikhawatirkan menjadi sebuah langkah bagi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk memperkuat posisi kelembagaannya dan menjadi penerjemah tunggal Pancasila. Kalangan akademik dan kelompok masyarakat menilai bahwa jika RUU HIP disahkan maka jika ada sesuatu hal yang berkaitan dengan ideologi negara yaitu Pancasila hanya BPIP yang berwenang untuk membahasnya. Apabila BPIP menjadi badan tunggal yang menerjemahkan Pancasila, maka dikhawatirkan badan tersebut akan merubah dan memberikan tafsir yang salah terhadap Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jika diruntut maka dalam menerjemahkan Pancasila tidak hanya bisa dilakukan oleh satu lembaga tunggal saja akan tetapi diperlukan orang-orang yang benar-benar paham dan berpengalaman dalam hal ideologi negara yaitu Pancasila baik dari kalangan negarawan, kalangan nasionalis, kalangan akademisi, kalangan religius, kalangan budayawan, dan berbagai elemen masyarakat.

Kemudian kontroversi lainnya adalah tidak dicantumkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (Tap MPRS) Nomor XXV tahun 1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam bagian konsideran atau menimbang dalam RUU HIP tersebut. Beberapa kelompok dan organisasi masyarakat khawatir dengan tidak dicantumkannya Tap MPRS tersebut dalam RUU HIP akan menjadi peluang bagi bangkitnya komunisme. Kelompok dan organisasi masyarakat menilai bahwa dari sejarah kelam yang pernah dilalui bangsa Indonesia dalam menghadapai keganasan komunisme terutama Partai Komunis Indonesia (PKI) akan berpengaruh terhadap sistem negara dan akan berpengaruh kepada ideologi negara yang sah yaitu Pancasila. Bangkitnya komunis tersebut menjadi sebuah kondisi bahaya apabila komunis atau PKI bangkit kembali di Indonesia. Organisasi masyarakat atau lembaga agama menekankan bahwa komunisme akan membawa dampak buruk bagi kehidupan agama di Indonesia karena khawatir agama akan dilarang jika komunisme bangkit kembali. Dengan tidak ada TAP tersebut dalam RUU HIP itulah yang dikhawatirkan oleh masyarakat apabila RUU HIP tetap dibahas dan disahkan menjadi undang-undang baru.

Sebelum lebih jauh membahas mengenai potensi RUU HIP dalam masa depan dasar negara yaitu Pancasila, serta masa depan dalam bidang hukum dan keutuhan NKRI, maka perlu mengerti makna sebenarnya konsep Pancasila ala Bung Karno dalam RUU HIP tersebut agar masyarakat tidak salah persepsi. Kemudian apabila ditarik kebelakang maksud dari adanya RUU HIP tersebut dimaksudkan bahwa ideologi negara yaitu Pancasila mengambil gagasan dari gagasan Pancasila, Trisila, dan Ekasila 1 Juni 1945 yang ditawarkkan oleh Bung Karno. Namun dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 gagasan Bung Karno tersebut di sisi lain terdapat gagasan dari Moh. Yamin dan Supomo belum disepakati oleh sebagian dari anggota BPUPKI. Kemudian forum bersepakat untuk membentuk Panitia Sembilan yang khusus merancang dasar negara. Dari pembahasan panitia sembilan disepakati Piagam Jakarta sebagai dasar negara kemudian mengalami sedikit perubahan dan gagasan Bung Karno yaitu Pancasila digunakan untuk menganti nama Piagam Jakarta tersebut. Kemudian secara resmi rumusan Pancasila tercantum dalam UUD 1945 dan secara resmi Pancasila dinyatakan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada 18 Agustus 1945. DPR RI sebagai inisiator RUU HIP bermaksud untuk mengambil gagasan awal Bung Karno dalam versi Pancasila 1 Juni yaitu adanya trisila dan ekasila dimasukkan dalam bagian tafsir resmi terhadap Pancasila. Pancasila 1 Juni Bung Karno menempatkan nilai ketuhanan sebagai sila kelima, hal itulah yang menjadi kontroversi bagi beberapa kalangan masyarakat terutama kalangan organisasi masyarakat di Indonesia. Akan tetapi jika ditinjau Bung Karno menempatkan ketuhanan dalam sila kelima sebagai suatu dasar atau suatu akar. Bung Karno mendasarkan pikirannya bahwa nilai ketuhanan sebagai sila kelima tersebut menjadi dasar-dasar bagi sila-sila diatasnya sehingga sila ketuhanan menjiwai seluruh sila-sila yang ada dan seluruh sila dijiwai oleh sila ketuhanan, sehingga ketuhanan di tempatkan Bung Karno dalam sila kelima bukan bermaksud untuk mengesampingkan ketuhanan akan tetapi menjadikan ketuhanan sebagai akar dari Pancasila dalam versi 1 Juni.

Kemudian Bung Hatta memiliki pandangan sendiri terhadap Pancasila 1 Juni gagasan Bung Karno, Bung Hatta berpendapat bahwa Pancasila 1 Juni memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi politik di dalam dimensi tersebut terdapat nilai-nilai politik kebangsaan yaitu; nasionalisme, nilai ini menjadi landasan dalam suatu dasar negara karena dalam sebuah dasar negara perlu dibangun atas dasar nilai nasionalisme agar dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia dapat merasakan kesetiaan terhadap bangsa Indonesia sendiri; kemanusiaan, nilai kemanusiaan ini didasarkan bahwa dalam menjalankan negara sebuah dasar negara haruslah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan atau harkat dan martabat manusia serta adanya jaminan akan hak asasi manusia; kerakyatan, sebuah dasar negara harus memberi jaminan bahwa dalam kehidupan bernegara kedaulatan itu mutlak berada di tangan rakyat; kesejahteraan sosial, bermakna bahwa dasar negara harus menjamin bahwa masyarakat harus disejahterakan oleh negara baik dalam ekonomi, layanan sosial, atau dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Menurut Bung Hatta dimensi politik tersebut adalah tugas pokok dari dasar negara Indonesia merdeka yaitu Pancasila. Kedua, adanya dimensi etis yang di dalamnya berisi nilai ketuhanan, dari nilai-nilai politik kebangsaan dalam dimensi politik itu dibangun di atas moralitas ketuhanan. Moralitas ketuhanan bermakna bahwa seluruh nilai politik kebangsaan dibangun dari prinsip-prinsip yang bersifat illahiah atau mengikuti ketentuan dari agama. Sehingga menurut Bung Hatta bahwa Pancasila 1 Juni itu dibangun atas nilai-nilai ketuhanan dan tereduksi dalam nilai politik kebangsaan.

Konsep trisila Bung Karno adalah sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan merupakan konsep yang tidak berbeda dengan lima nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Konsep trisila tersebut ditawarkan Bung Karno untuk menyederhanakan nilai-nilai Pancasila tanpa menghilangkan substansinya sehingga jelas bahwa trisila tidak bertentangan dengan nilai dalam Pancasila. Jika dibedah; sosio-nasionalisme merupakan kesatuan antara sila kemanusiaan dan kebangsaan. Dalam buku karya Bung Karno yaitu Kapitalisme Bangsa Sendiri (1932) memperingatkan bangsa Indonesia agar tidak menggunakan dan mengembangkan nasionalisme Eropa yang condong agresif dan membanggakan bangsa sendiri serta memandang bangsa lain rendah dan menolak menggunakan nasionalisme borjuis yang membanggakan kapitalisme tanpa memperhatikan kaum proletar, karena hal itu tidak sesuai dengan nasionalisme Indonesia bahwa nasionalisme Indonesia harus mengedepankan rasa solidaritas antar bangsa atau solidaritas seluruh manusia di bumi ini. Nasionalisme Indonesia harus menganggap seluruh bangsa sebagai saudara serta harus bisa mempersatukan umat manusia tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Sosio-nasionalisme merupakan nasionalisme yang harus didasarkan pada kesadaran akan ketertindasan yang banyak dialami oleh masyarakat. Sosio-demokrasi merupakan kesatuan antara sila kerakyatan dan sila keadilan sosial, konsep ini lahir dari pemikiran Bung Karno yaitu kritik terhadap model demokrasi ala barat. Dalam kacamata Bung Karno demokrasi barat sangat memuliakan pemilu dan parlemen sehingga suara-suara dari rakyat kecil tidak pernah terdengar dan martabat rakyat kecil tidak terangkat. Menurut Bung Karno model demokrasi barat hanya memberikan kesetaraan dalam bidang politik akan tetapi tidak memberikan kesetaraan dalam bidang ekonomi. Bung Karno menilai bahwa konsep sosio demokrasi harus menghendaki demokrasi politik dan kesejahteraan sosial. Demokrasi tidak boleh hanya untuk memenuhi hak-hak politik akan tetapi harus memenuhi hak-hak ekonomi rakyat. Ketuhanan yang berkebudayaan didasarkan pada pandangan Bung Karno bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki beragam agama dan keyakinan, maka dalam menjalankan kehidupan perlu ada rasa untuk saling menghormati antar sesama penganut agama dan keyakinan serta tidak boleh ada egoisme agama. Dalam RUU HIP konsep ketuhanan yang berkebudayaan ini menjadi polemik karena kelompok masyarakat khawatir bahwa konsep ini dapat membawa semangat untuk sekularisme yang dianggap bahwa konsep tersebut mengesampingkan sila pertama. Akan tetapi Bung Karno dalam pidatonya 1 Juni 1945 menekankan bahwa rakyat hendaknya bertuhan secara berkebudayaan yang bermakna bahwa ketuhanan itu yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang menghormati antar satu sama lainnya. Bung Karno menganjurkan dalam beragama hendaknya untuk mengamalkan iman secara berbudaya, yaitu secara beradab dan menghormati agama lain, dengan demikian ketuhanan yang berkebudayaan adalah praktik beragama yang berbudaya.

Kemudian gagasan Bung Karno berikutnya adalah konsep ekasila yaitu gotong royong, Bung Karno mengemukakan bahwa apabila sila-sila dalam Pancasila diperas menjadi sebuah ide atau nilai yang dapat mewakili semuanya maka akan menjadi sebuah nilai yang tunggal dan Bung Karno menyebutnya sebagai nilai gotong royong. Gotong royong gagasan Bung Karno tidak hanya bermakna kerja bersama akan tetapi lebih dari itu gotong royong memiliki makna yang lebih luas. Dalam pidato 1 Juni 1945 yang disampaikan Bung Karno, konsep gotong royong memiliki esensi lebih luas yaitu banting tulang secara bersama-sama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan untuk membantu sesama. Perbuatan manusia haruslah didasarkan pada kepentingan semua masyarakat karena dalam praktiknya gotong royong didasarkan pada rasa untuk mencapai tujuan secara bersama-sama tanpa mementingkan kepentingan pribadi yang menjadi tujuan utamanya adalah tujuan bersama. Ekasila dalam RUU HIP dinilai masyarakat merupakan upaya untuk menghapus ketuhanan. Masyarakat menilai bahwa ekasila ini adalah sebuah pintu bagi komunisme, yang dapat diketahui bahwa menurut sebagian pandangan masyarakat bahwa komunisme adalah anti Tuhan. Selain itu, adanya konsep ekasila akan menghilangkan makna sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan esensi ruh agama dan nilai ketuhanan. Akan tetapi sebaliknya, bahwa gotong royong itu mempraksiskan nilai ketuhanan demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Di dalam gotong royong aspek agama dan keyakinan tetap ada dalam bentuk secara praksis. Jadi secara garis besar konsep ekasila atau gotong royong ini tidak mengabaikan prinsip ketuhanan atau ajakan untuk anti tuhan bahkan ateisme tetapi gotong royong adalah perbuatan manusia yang menunjukkan pengakuan tentang adanya Tuhan sebagai pemberi keputusan terhadap segala usaha dan perbuatan manusia.

Sebenarnya gagasan dari Pancasila 1 Juni serta konsep trisila dan ekasila yang diusulkan oleh Bung Karno memiliki maksud yang baik dalam masa depan ideologi dan dasar negara Indonesia merdeka. Pemikiran Bung Karno mengenai dasar negara itu didasarkan bahwa Bung Karno menggali Pancasila itu langsung dari bumi Indonesia, atau dapat dikatakan bahwa dalam menjalankan negara haruslah didasari dari landasan yang murni memperlihatkan kepribadian bangsa sehingga dasar negara itu merupakan cerminan bangsa Indonesia yang sebenarnya. Akan tetapi pencatutan gagasan Bung Karno mengenai Pancasila, trisila, dan ekasila dalam RUU HIP masih terdapat masalah secara substansinya. Dengan adanya RUU HIP ini maka masa depan Pancasila akan terganggu, dikhawatirkan adanya RUU HIP ini akan memberikan dampak yang sensitif bagi ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti dapat diketahui bahwa sejarah mencatat bahwa pada awal berdirinya negara ini terdapat persaingan antara nasionalis Islam dan nasionalis sekuler, persaingan antar dua kelompok tersebut adalah berkaitan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Kelompok nasionalis Islam yang memiliki gagasan bahwa dasar negara didasari pada ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam yang tercermin dalam Piagam Jakarta serta kelompok nasionalis sekuler yang memiliki gagasan bahwa prinsip ketuhanan haruslah dipisahkan dengan urusan negara yang akhirnya menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. RUU HIP dikhawatirkan akan memberikan sentimen kepada kelompok tertentu dan berupaya menimbulkan konflik yang berkepanjangan mengenai ideologi bangsa. Konflik itu antara lain konflik antar norma yang dapat terjadi secara vertikal ataupun horizontal, karena Pancasila memiliki kedudukan sebagai sumber segala sumber hukum negara, termasuk sumber bagi seluruh Undang-Undang yang ada. Implikasinya, penjabaran nilai-nilai Pancasila yang diatur lewat undang-undang juga menjadi pedoman bagi pembentukan Undang-Undang yang lain. Pada saat ini RUU HIP tidak memiliki urgensi secara serius dikarenakan dalam hukum Pancasila adalah dasar atau nafas dari seluruh peraturan perundangan-undangan yang ada. Sehingga secara hukum Pancasila haruslah menjadi sebuah sumber hukum yang utama dan jika dicermati seluruh pasal di dalam RUU HIP itu mengatur tentang ideologi dan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, maka RUU tersebut tidak sesuai dengan strata hukum bahwa Pancasila harus menjadi sumber hukum yang utama dan apabila sumber hukum diundangkan maka itu tidaklah sesuai dengan sistem hukum di Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, ideologi Pancasila dijadikan sumber dari segala sumber hukum yang bersifat materiil sehingga Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum tidak dapat dijadikan sebuah peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 2 yang berbunyi “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.”

Pada akhirnya konsep Bung Karno yang tertuang dalam RUU HIP tersebut haruslah memerlukan kesepakatan bersama antar elemen bangsa dikarenakan konsep Pancasila 1 Juni, trisila, dan ekasila itu memang menjadi hal yang susah untuk disepakati bersama apalagi jika hal tersebut akan dijadikan sebuah norma hukum. Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui makna konsep itu menjadikan RUU HIP belum tepat atau bahkan tidak tetap untuk dibahas dalam ranah DPR RI dikarenakan secara sah dasar negara Indonesia merdeka adalah Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Masyarakat perlu diberikan penjelasan dan sosialisasi terlebih dahulu mengenai konsep trisila dan ekasila agar masyarakat betul-betul paham bahwa gagasan Bung Karno tersebut tidaklah suatu gagasan yang keliru dan hal tersebut bertujuan agar masyarakat tidak salah kaprah dalam memaknai konsep dari Bung Karno. Trisila dalam Pancasila merupakan sebuah ide besar yang saling bersintesis yaitu ide kebangsaan, demokrasi, dan ketuhanan. Ide-ide tersebut apabila dipertemukan maka di dalamnya terdapat cita-cita yang luhur dalam rangka mewujudkan keadilan sosial sebagai kritik akan ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Serta konsep ekasila yaitu gotong royong merupakan nilai tunggal yang diperoleh dari kelima nilai di Pancasila dan memiliki sebuah makna bahwa dalam bernegara haruslah secara bersama-sama untuk saling bahu-membahu dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur serta didalamnya tetap terdapat nilai-nilai dalam Pancasila tanpa menghilangkan substansinya. Sehingga justru Pancasila memiliki kekuatan yang terdapat pada nilainya yaitu universal yang tercermin dari gagasan Bung Karno mengenai Pancasila, trisila, dan ekasila. Kekuatan tersebut bisa dijadikan ide bersama dan dijadikan sebagai alat pemersatu karena nilai-nilainya yang luhur dan universal serta pada akhirnya Pancasila merupakan dasar yang dapat diterima oleh semua manusia.

 

Daftar Pustaka:

Draf Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Haluan Ideologi Pancasila

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Soekarno. 1932. Kapitalisme Bangsa Sendiri.

Ronto. 2012. Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara. Jakarta: Balai Pustaka.

https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/25/153200065/5-alasan-mengapa-ruu-hip-mendapat-penolakan-berbagai-pihak?page=all

https://mediaindonesia.com/read/detail/321964-soekarno-trisila-dan-pancasila

https://www.republika.id/posts/7489/pasal-ekasila-di-ruu-hip-ditolak

https://nasional.sindonews.com/read/79770/12/ruu-hip-berpotensi-timbulkan-konflik-antarnorma-1592975171

 

Share This:
Categories: Jendela Isu

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *