Kasus Korona Meningkat, Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Perlu Dilonggarkan

Oleh : Risky Ridho Pradana

Universitas Sebelas Maret

riskyridho25@gmail.com

 

Korona atau sering disebut COVID-19 merupakan penyakit yang awal mulanya berasal dari negara Tiongkok. Kasus ini mencuat panas di Indonesia, terhitung sejak tanggal 2 Maret 2020. Pada tanggal tersebut, dikabarkan terdapat 2 kasus positif terjangkit COVID-19 di Indonesia. Semenjak kasus itu ada, sampai saat ini terhitung tanggal 19 Juni 2020 telah membuat kasus positif COVID-19 di Indonesia berada di angka 43.803 orang dengan terjadi peningkatan 1.041 kasus. Perlu disadari bahwa, setiap harinya kasus positif COVID-19 di Indonesia memasuki tren peningkatan diatas angka 1.000 orang per hari. Hal ini diakibatkan, oleh masih banyaknya masyarakat yang berkerumun di tempat keramaian dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Padahal pemerintah telah menghimbau agar masyarakat tetap berada dirumah dan tidak keluar rumah, apabila tidak ada kepentingan yang mendesak. Disamping itu, akhir-akhir ini pemerintah sedang menggencarkan untuk melakukan rapid test secara massal di tempat-tempat keramaian seperti terminal, pasar swalayan dan sebagainya. Oleh sebab itu, terlihatlah hasil terjadi peningkatan yang cukup signifikan mengenai kasus positif COVID-19 di Indonesia.

Kasus COVID-19 yang tinggi diikuti dengan tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tinggi di Indonesia. Kemenaker memaparkan tenaga kerja yang terdampak COVID-19 sekitar 3,05 juta orang per tanggal 2 Juni 2020. Angka PHK di Indonesia tersebut, masih dapat bertambah seiring kasus COVID-19 yang masih tinggi. Tingginya angka PHK yang terjadi di Indonesia, perlu ditanggulangi dengan benar dan tuntas. Jika tidak ditangani secara tuntas, permasalahan ini akan mengakibatkan multidimensi masalah yang baru ditatanan kehidupan masyarakat. Salah satunya yaitu, angka kemiskinan di Indonesia akan melejit naik dan akan menjadi suatu ancaman masalah yang serius bagi pemerintah. PHK terjadi dikarenakan, adanya ancaman dari berbagai sektor seperti lemahnya permintaan masyarakat akan barang di pasar, terdampaknya usaha wisata akibat menghindari COVID-19 dan kurangnya mobilitas manusia dalam menghindari COVID-19. Hal-hal semacam ini yang mengakibatkan arus PHK di Indonesia meningkat secara drastis dan berujung dalam jurang kemiskinan.

PHK yang terjadi mengakibatkan pemasukan atau penghasilan dalam suatu keluarga menjadi berkurang bahkan tidak ada. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat terpisahkan dengan transaksi keuangan. PHK juga berimbas didalam dunia pendidikan. Salah satunya yaitu, mahasiswa mengalami kesulitan dalam membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang telah ditetapkan oleh pihak kampus masing-masing. Dalam menjaga kesempatan mahasiswa agar dapat mengikuti sesi perkuliahan secara aman, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seharusnya telah memberikan kelonggaran UKT kepada mahasiswa yang terdampak COVID-19. Bentuk kebijakan ini, sangat membantu mahasiswa dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang didampaknya terutama saat menjalani sesi perkuliahan secara online dan bahkan untuk mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir atau skripsi. Akan tetapi sebaliknya, jika kelonggaran UKT mahasiswa tidak direalisasikan. Hal ini akan menimbulkan kekecewaan terhadap mahasiswa dan kemungkinan terbesar mahasiswa akan menuntut agar kelonggaran UKT bisa direalisasikan secara menyeluruh.

Saat ini, banyak terjadi kasus demo mahasiswa mengenai tuntuan pengembalian UKT atau keringanan UKT. Hal ini dirasa benar, karena mayoritas mahasiswa telah meninggalkan kampus dan balik ke kampung halamannya. Secara otomatis, mahasiswa tidak dapat menikmati fasilitas kampus secara maksimal dan biaya operasional kampus menjadi berkurang secara signifikan semenjak diberlakukan Work From Home (WFH). Aksi demo penuntutan relaksasi UKT terjadi seperti di kampus Unversitas Negeri Semarang (Unnes). Mahasiswa berdemo menuntut agar UKT mereka dikembalikan dengan alasan mahasiswa disana tidak mendapatkan hak pendidikan selama diterapkannya kuliah dalam jaringan (daring). Disamping itu, aksi demo tersebut dilakukan karena pihak kampus tidak merespon dari adanya tuntutan mahasiswa yang diberikan. Oleh sebab itu, aksi demo dilakukan untuk meminta agar UKT dikembalikan. Aksi demo lainnya muncul dari kampus Universitas Brawijaya (UB). Mereka meminta agar UKT dan SPP uang kuliah diturunkan atau diberikan keringanan sebesar 50%. Dapat diamati bahwa, belum seluruh perguruan tinggi melakukan pengembalian atau relaksasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) para mahasiswanya yang terdampak pandemi COVID-19.

Orang tua mahasiswa yang terkena PHK dimasa COVID-19 akan sangat terbantu dengan adanya relaksasi atau pelonggaran UKT mahasiswa baik ditingkat Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Bentuk relaksasi UKT tersebut telah dijawab oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Munculnya regulasi yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020, yang menyebutkan akan memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa PTN yang menghadapi kendala finansial selama pandemi Covid-19. Regulasi ini, dibuat sebagai bentuk jawaban dari berbagai aspirasi mahasiswa yang telah menyuarakan kepada pemerintah untuk melonggarkan UKT dikalangan mahasiswa. Didalam Permendikbud tersebut, keringanan UKT telah dijelaskan kedalam bentuk 5 skema yaitu:

 

  1. Cicilan UKT

Mahasiswa dapat mengajukan cicilan UKT bebas bunga (0%) dengan jangka waktu pembayaran disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa.

  1. Penundaan UKT

Mahasiswa dapat menunda pembayaran UKT dengan tanggal pembayaran yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.

  1. Penurunan UKT

Mahasiswa tetap membayar UKT, tetapi mengajukan penurunan biaya. Jumlah UKT baru disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.

  1. Beasiswa

Semua mahasiswa berhak mengajukan diri untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah dan skema beasiswa lain yang disediakan perguruan tinggi. Kriteria penerimaan sesuai dengan ketentuan program beasiswa yang berlaku.

  1. Bantuan Infrastruktur

Semua mahasiswa dapat mengajukan bantuan dana untuk jaringan internet dan pulsa ketentuan berdasarkan pertimbangan masing-masing PTN.

Harapannya dengan terbentuknya rangkaian regulasi tersebut, agar dapat diimplementasikan secara nyata di semua perguruan tinggi negeri. Untuk saat ini, kelonggaran biaya UKT telah dilaksanakan dibeberapa kampus seperti UGM, IPB, UNS, UNY dan UN Gorontalo. Munculnya beberapa perguruan tinggi ini, diharapkan dapat menjadi contoh untuk semua perguruan tinggi negeri agar segera menerapkan kebijakan relaksasi UKT kepada mahasiswanya.

Pelonggaran UKT juga diperlukan di kampus swasta atau di PTS. Hal ini, untuk menjawab aspirasi mahasiswa dan terjadinya pemerataan kebijakan mengenai relaksasi UKT dikalangan mahasiswa yang terdampak COVID-19. Pelonggaran UKT dikampus swasta, telah ditanggapi oleh Kemendikbud. Kemendikbud akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk Dana Bantuan UKT mahasiswa yang terutama untuk dimanfaatkan mahasiswa di kampus PTS. Bantuan dana ini, akan sepenuhnya dikembalikan kepada pihak kampus PTS agar dapat dialokasikan kepada mahasiswanya. Besar harapannya dana bantuan ini membantu mahasiswa di PTS agar tidak drop out dan dapat meringankan beban orang tua mahasiswa yang terdampak PHK akibat COVID-19.

Kebijakan kelonggaran UKT untuk mahasiswa merupakan permasalahan yang baru didunia pendidikan akibat dampak pandemi COVID-19. Memang, pemerintah melalui Kemendikbud seharusnya menjamin hak perkuliahan dan nasib mahasiswa agar mereka dapat berkuliah secara aman tanpa memikirkan besarnya tanggungan biaya UKT yang harus dibayarkannya. Kelonggaran UKT akan memberikan dampak yang besar bagi mahasiswa dalam menyelesaikan masa perkuliahannya sampai lulus, sebaliknya jika kelonggaran UKT tidak terlaksana sebagian besar mahasiswa akan menuntut sampai pelonggaran UKT dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan memberikan dampak positif bagi mereka. Harapannya, kebijakan yang telah dibuat oleh Kemendikbud dapat diimplementasikan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia agar mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan secara aman dan normal.

 

Tim Editor

BEM KM UNY 2020

 

DAFTAR PUSTAKA

Detiknews. 2020. Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?. Diakses melaluihttps://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya corona-pertama-kali-masuk-ri pada tanggal 20 Juni 2020.

Elshinta.com. 2020. Mahasiswa UB Demo Tuntut Keringanan UKT Ditengah Covid-19. Diakses melalui https://elshinta.com/news/208951/2020/06/18/mahasiswa-ub-demo-tuntut-keringanan-ukt-di-tengah-covid19 pada tanggal 20 Juni 2020.

Kompas. 2020. Ini Kebijakan Baru Mendikbud Nadiem soal Keringanan UKT Mahasiswa. Diakses melalui https://www.kompas.com/edu/read/2020/06/19/152034871/ini-kebijakan–baru-mendikbud-nadiem-soal-keringanan-ukt-mahasiswa?page=allpada tanggal 20 Juni 2020.

Merdeka. 2020. Data Terkini Jumlah Korban Virus Corona di Indonesia. Diakses melalui https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-jumlah-korban-virus-corona-di-indonesia.html pada tanggal 20 Juni 2020.

Merdeka. 2020. Ini Penyebab Kasus Positif Corona di Jateng Meningkat. Diakses melalui https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-penyebab-kasus-positif-corona-di-jateng-meningkat.html pada tanggal 20 Juni 2020.

Merdeka. 2020. Kuliah di Rumah, Mahasiswa Unnes Demo Tuntut Pengembalian UKT. Diakses melaluihttps://www.merdeka.com/peristiwa/kuliah-di rumah-mahasiswa-unnes-demo-tuntut-pengembalian-ukt.html pada tanggal 20 Juni 2020.

Tempo.co. 2020. Dampak Corona, 3,05 Juta Orang Terkena PHK Hingga Juni. Diakses melalui https://bisnis.tempo.co/read/1350955/dampak-corona-305-juta-orang-terkena-phk-hingga-juni pada tanggal 20 Juni 2020.

Share This:
Categories: Jendela Isu

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *