Dibalik Bonus Demografi Indonesia Selepas Sensus 2020

Oleh: Triyas Chusnul F.

bemkmuny.com – Keanekaragam etnis, suku dan latar belakang yang berbeda menjadikan ciri khas nan unik bagi Bangsa Indonesia. Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke menjadikan bangsa yang besar. Namun, sadar atau tidak dibalik bangsa yang besar ini membawa petaka. Saya rasa setiap keunikan pasti memiliki sisi negatif pula, begitupun dengan Indonesia. Setelah sensus tahun 2010 tercatat sekurangnya terdapat 200 juta penduduk Indonesia. Hal ini tidak mengejutkan bahwa ketimpangan menjadi isu sosial sentral dalam masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Pertambahan Natalitas dari tahun ketahun semakin melonjak tinggi istilah lainnya “Bonus Demografi.”

Di lain pihak bonus demografi mempunyai ancaman. Pertumbuhan penduduk tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, sehingga menimbulkan ketimpangan sosial. Ketimpangan yang dialami bisa dilihat dan diukur dengan standar ekonomi seperti pendapatan, tingkat pendidikan hingga sektor ekonomi. Disisi lain ketimpangan juga bisa diukur melalui parameter non-ekonomi, seperti tingkat bahagia penduduk. Saat ini, sebelum COVID-19 melanda dunia, pemerintah mengklaim bahwa ketimpangan yang dialami masyarakat indonesia menurun. Terlepas dari itu semua, artikel ini membahas sifat ketimpangan Indonesia selepas sensus yang dilihat dari sisi pendapatan dan kesempatan. Dua hal yang membuat setiap orang berfikir ulang terkait masa depan bonus demografi Indonesia.

Pendapatan: Dua Sisi Mata Uang

Kasta bawah dan kasta atas, si miskin dan si kaya selalu kita temui di lapisan masyarakat Indonesia dan menjadi dasar ketimpangan. Dua hal yang tak dapat terlepas dari kesenjangan pendapatan antara kelas bawah dan atas. 2010-2015 merupakan laju pertumbuhan ekonomi yang nampak jelas dirasakan bagi golongan kelas atas. Ketimpangan yang di gadang-gadang mengalami penurunan, disumbangkan oleh menurunnya kekayaan pengeluaran kelas atas. Golongan kelas menengah mengalami “stagnatisasi” pengeluaran. Langkah kongkrit pemerintah untuk melakukan pemerataan pengeluaran terendah mampu tumbuh di masa perekonomian global yang sulit.

Distribusi yang tidak merata baik kekayaan maupun pendapatan, ketimpangan antara tahun 2010 hinga 2015 mengalami peningkatan. Berdasarkan data WIDER yang menstandarisasi ketimpangan di seluruh dunia, menunjukan bahwa ketimpangan Indonesia hampir sama dengan masa 1996-an, sebelum krisis moneter melanda Indonesia. Hal ini menjadi peringatan bagi semua pihak agar ketimpangan dapat ditanggulangi sebelum terjadi krisis kembali. Ketimpangan menjadi momok bagi negara berkembang, bahkan terbukti dengan menurunnya kesempatan bagi seluruh penduduk. Ketimpangan yang berkonsentrasi pada masyarakat dengan pengeluaran tinggi akan menghambat ekonomi (Stiglitz, 2012).

Gap Kesempatan: Kesehatan Yang Tak Adil

Permasalahan yang paling mendasar ketika membicarakan ketimpangan adalah kesempatan. Kita sering kali menjumpai ketimpangan yang terjadi hanya karena seseorang dilahirkan di lingkungan yang baik, lingkungannya menjadi mudarat. Lingkungan tersebut yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan untuk meraih kehidupan layak. Faktor lingkungan membuat kesempatan untuk tumbuh menjadi seorang yang produktif sangat rendah jika dibandingkan dengan mereka yang dilahirkan dekat dengan kota besar dan bergelimang materi.

Ketimpangan atau tidaknya hidup seseorang nantinya bisa dilihat sejak lahir. Terdapat indikator yang menjadi tolak ukur ketimpangan yakni Stunting atau kasus gangguan pertumbuhan anak akibat kandungan ibu kekurangan nutrisi yang kurang, dan penyakit. 37% bayi yang dilahirkan di Indonesia menderita stunting. Hal ini tidak terlepas dengan kesiapan orang tua dalam membesarkan anak. Beberapa kasus di Indonesia, peranan ibu sangat penting dalam meretas ketimpangan. Faktor pendidikan menjadi hal utama untuk menyelamatkan ketimpangan. Fakta menunjukan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi probabilitas stunting semakin menurun, karena ibu akan memberikan vaksin kepada anak, sehingga dapat dipastikan anak menjadi lebih sehat dan produktif.

Disisi lain aspek kesehatan menjadi faktor terpenting untuk mendukung proses pertumbuhan anak. Masalah yang terjadi dilapangan adalah ketersediaan alat medis untuk layanan kesehatan minim terutama di desa/lokasi terpencil terutama bagian timur Indonesia (World Bank, 2014). Survey potensi desa 2011 menunjukan bahwa jarak puskemas masih jauh untuk beberapa daerah terutama Kalimantan dan Papua. Selain itu, dari sisi kuantitas puskemas masih tergolong kecil begitupun dengan kualitas Puskemas.

Pendidikan: Harapan Untuk Bonus Demografi

Salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan adalah dengan memberikan distribusi pendidikan (Milanovic, 2016). Pendidikan merupakan aset penting dalam hidup, hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Kemudahan akses terhadap pendidikan, bukan hanya dengan program wajib belajar, namun segala fasilitas yang mendukung baik infrastruktur maupun pretelan lainnya. Tahun 2015 presentasi pemuda di Indonesia yang tak bersekolah cenderung lebih besar yakni sebesar 72,4% dan 79% masing-masing di kota dan desa. Sedangkan hanya 27,12 % dan 19,1% pemuda yang masih bersekolah. Artinya hal ini masih terdapat ketimpangan, hanya 1 dari 4 pendudukan yang bersekolah sedangkan di desa hanya 1 dari 5 penduduk yang bersekolah. Dengan asumsi lama pendidikan Indonesia 9 tahun, maka periode 2015 hingga 2024 hanya terdapat 20% saja penduduk yang mampu bekerja di sektor produktif akibat pendidikan.

Pendidikan merupak kunci. Pendidikan ibarat kemudi yang memegang peranan penting. Pendidikan merupakan jalan keluar untuk terhindar bekerja di sektor informal. Dengan memanfaatkan berbeda dibidang kesehatan dan pendidikan saja, orang akan mengalami perbedaan di jenis pekerjaan. Selain itu juga, kemampuan yang rendah pula membuat orang terjebak pada sektor informal (World Bank, 2016). Sehingga artinya ketika terjebak dalam sektor informal maka akan mendapatkan upah kerja yang rendah.

Pemerintahan boleh diapresiasi terkait penurunan sektor informal selama tiga tahun, karena mampu membuat banyak proyek padat karya untuk menyerap tenaga kerja formal. Namun, upaya tersebut hanya mampu bertahan dalam jangka pendek. Dari grafik dapat terlihat bahwa sektor informal mengalami penurunan dari segi presentase. Namun, solusi mendasar adalah mengenai kualitas dan kuantitas pendidikan.

Bonus demografi selepas sensus 2020 dimana penduduk berusia produktif 16 tahun – 35 tahun mengalami pelonjakan peningkatan, serta angka ketergantungan penduduk sampai pada titik minimum, ada didepan mata kita. Beberapa analis mengatakan bahwa sejak 2015 Indonesia sudah masuk periode ini, sampai dengan 2030. Survei terbaru menunjukkan dari 20 persen pemuda yang bersekolah, SMA masih menjadi tempat pendidikan sebagian besar masyarakat Indonesia. Pemerintah bisa menambah kualitas pengajaran di tingkat SMA agar sesuai dengan kemampuan untuk bekerja. Kerjasama antar masyarakat, industri, dan negara bisa dilakukan agar pemuda dapat masuk ke lapangan pekerjaan.

Persoalan lain yakni terdapat ketimpangan akses pendidikan. Wilayah perkotaan memiliki presentase pemuda yang berkuliah dua kali lipat dari wilayah perdesaan. Upaya pemerintah untuk mendirikan dan mendorong sekolah vokasi perlu digaungkan agar pemuda desa dibekali kemampuan lebih untuk bekal bersaing di dunia kerja. Selain itu juga, kualitas pendidikan dapat distimulus dengan arah kurikulum yang jelas agar teciptanya mutu pendidikan yang baik.

Ketika bonus demografi berakhir, maka fokus pembangunan ada di kesehatan, yaitu bagaimana bisa menjaga dan meningkatkan fasilitas kesehatan untuk masyarakat lanjut usia. Saat inilah kita harus beralih kepada isu pendidikan sebagai upaya terbaik untuk mengoptimalkan bonus demografi. Hal inilah yang harus dipersiapkan setelah sensus penduduk 2020, persiapan yang matang untuk mengantisipasi ketimpangan agar tidak menjadi boomerang bangsa.

 

Editor : Afidah Faturohmi

 

Biodata singkat penulis:

Nama : Triyas Chusnul F.

Prodi/Angkatan : Ilmu Komunikasi / 2017

Asal : Kementerian Kajian Eksternal / Dirjen Riset Dan Analisis Isu

 

Daftar Rujukan

  • Stiglitz, Joseph E. 2012. The Price of Inequality. New York: W.W Norton & Company
  • World Bank. 2016. Taking on Inequality.
  • World Bank. 2016. Indonesia’s Rising Divide. Jakarta: World Bank Office
  • Badan Pusat Statistik. 2015. Survei Pemuda Indonesia
  • Badan Pusat Statistik. 2019. Survei Pemuda Indonesia
  • Milanovic, Branko. 2016. Global Inequality. London: Belknap Press Harvard University Press

 

 

Share This:
Categories: Artikel

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *