UNY MENGKAJI

“Demi Stabilitas Ekonomi, Omnibus Law Jadi Solusi?”

A.Berfokus pada tiga isu, yaitu politik, hukum, dan HAM (Hak Asasi Manusia).

  1. Dari sisi Politik

Bahwa Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja ini salah satu praktik baru yang kalau kita cek dari sisi substansi tentu perlu begitu banyak kritik, respon, dan masukan dari begitu banyak pihak karena apa yang sedang dirumuskan dan akan dilanjutkan pembahasannya ini lebih banyak merupakan proses top down daripada bottom up. Artinya kalau kita tidak merespon secara memadai dalam kerangka relasi-relasi politik demokratis,dikhawatirkan ini hanya akan melanjutkan apa yang selama sudah ini sering kita saksikan di mana begitu banyak urusan publik ternyata pada proses dan hasilnya itu ditentukan oleh hanya segelintir orang. Dalam konteks itu, melihat kembali apa yang belakangan sudah mulai kembali diingatkan oleh begitu banyak kalangan dan berkaitan dengan begitu besarnya peran kelompok oligarkis di negara kita atau sering disebut sebagai kartelisasi oligarki. Kartelisasi oligarki, yang dikhawatirkan adalah apa yang selama ini kita anggap sebagai bagian dari mekanisme bekerjanya demokrasi itu ternyata di-by pass oleh segelintir orang yang mempunyai kuasa ekonomi untuk mempertahankan kepentingan ekonomi mereka. Jadi, sudah lama sebenarnya begitu banyak, misalnya Jeffrey A. Winters mengingatkan kita di tahun 2011 melalui bukunya yang berjudul Oligarki itu, bahwa kita termasuk negara di mana praktik oligarki atau perang-perang kelompok oligarki di Indonesia ini sangat besar, termasuk misalnya begitu banyak politik elektoral di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Kontestasi itu sebenarnya lebih bukan sebagai mekanisme demokrasi untuk rekrutmen politik atau mencari orang-orang dipercaya yang bisa menduduki suatu jabatan tertentu di level legislatif maupun eksekutif, tapi lebih ke permainan dari kelompok-kelompok oligarki untuk mempertahankan atau memelihara kepentingan ekonomi mereka.

Kalau kita cek draft-nya tentu tidak sulit untuk kita akhirnya menyimpulkan bahwa UU ini sangat vegitalistik dan komunal. Artinya determinan dari proses yang sedang berlangsung ini sebenarnya adalah kelompok pengusaha atau kelompok pemodal kelas kakap dan kita tahu bahwa gagasan Omnibus Law ini meskipun pada mulanya sebenarnya banyak disodorkan oleh pakar tata negara, namun pada akhirnya di-by pass oleh sekelompok oligarki untuk kepentingan mereka, dan kemudian keluarlah RUU Omnibus Law ini yang draft-nya ke publik baru bisa kita akses belakangan, bahkan kita tidak pernah mungkin mendiskusikan bagaimana naskah akadademik dari RUU ini sehingga kelihatan sekali bahwa prosesnya top down, kemudian ada peran kelompok oligarki yang sangat dominan dalam penyusunannya. Belum lagi kalau kita kaitkan misalnya dengan konten beberapa pasal, misalnya pasal 170 tentang kewenangan presiden untuk mengubah UU menggunakan Peraturan Pemerintah demi mempercepat kebijakan strategis cipta kerja, memang ada kecenderungan agak sentralistik. Omnibus law itu sendiri sebenarnya bukan hal baru dari sisi hukum, artinya Indonesia bukan satu-satunya negara yang mempraktikkan itu. Tapi, kalau kita lihat dari sisi substansi memang kelihatan bahwa ini mengembalikan watak sentralistik dari tata kekuasaan kita, dan dalam konteks itu, maka ini sesungguhnya merupakan cerita yang agak berbeda tentang demokrasi yang mengidealkan checks and balances di mana kekuasaan yang baik itu seharusnya semakin menyebar. Tapi, dalam soal cipta kerja dominasi kekuasaan eksekutif (presiden) sangat tinggi dibandingkan dengan kekuasaan yang lain. Dapat dikhawatirkan bahwa ini akan memperlemah demokrasi kita.

  1. Dari sisi Hukum

Aspek kedua, yaitu dari sisi prosesnya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini bukan saja harus direkonstruksi, tetapi dari sisi prosesnya memang harus dipending dulu karena terlalu banyak hal yang bersifat kontroversial dan cenderung merugikan begitu banyak pihak terutama kepentingan nasional kita, misalnya di aspek reformasi birokrasi, karena ini akan berpotensi bukan saja memporak porandakan tapi merusak dan mendekonstruksi apa yang sebenarnya sudah relatif baik bekerja di republik ini. Misalnya dalam isu lingkungan, RUU Omnibus Law itu hari ini menyederhanakan mekanisme usaha dengan isu lingkungan dalam konteks misalnya pencegahan pembalakan liar yang selama ini menjadi salah satu isu di bidang lingkungan.

Di dalam RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja ini izin lingkungan ditiadakan, dijadisatukan dengan izin usaha padahal ini dari segi prinsip dua hal yang berbeda dan berangkat dari bukan saja cita-cita, tapi juga persoalan yang berbeda. Kalau usaha ini kan lebih banyak ke ekonomi, sementara lingkungan ini lebih ke soal kelestarian lingkungan, keberlanjutan lingkungan, pencegahan pencemaran, dan seterusnya. Jadi, ketika ini kemudian disatupintukan ke soal usaha semata, ini akan berpotensi merusak lingkungan yang artinya juga merusak kepentingan nasional kita di bidang keberlanjutan dan kelestarian isu lingkungan di negara kita. Secara hukum memang tersedia ruang sangat besar untuk menunda pembahasan RUU ini, apalagi dalam konteks misalnya hari ini yang sedang dalam situasi darurat nasional terkait dengan wabah Covid-19. Pemerintah tidak perlu juga mendorong DPR dan DPR tidak perlu terburu-buru atau bahkan memanfaatkan situasi lengahnya “publik” dari kemungkinan memberikan masukan atau mengkritisi RUU ini. Jadi, legislatif jangan lagi mengulang apa yang sudah pernah terjadi, yang berkaitan dengan Revisi UU KPK, di mana waktu yang mepet kemudian memanfaatkan hanya beberapa hari oleh segelintir elit di sana untuk mendekonstruksi apa yang sudah baik sebenarnya di UU KPK sebelumnya, dan ini tidak boleh lagi terulang di isu ini.

3.Dari sisi Hak Asasi Manusia

RUU Cipta Kerja ini tidak cukup menunjukkan keberpihakan kepada tenaga kerja. Kemudian, RUU Cipta Kerja ini juga memberikan akses yang terlalu besar kepada pemodal atas nama investasi. Artinya, sebenarnya akhirnya yang akan menjadi “penguasa” dalam konteks RUU Cipta Kerja ini adalah kuasa modal, kuasa investor. Kalau investor kemudian menjadi tuan yang memiliki kuasa besar di dalam sebuah RUU untuk terciptanya kerja (namanya saja cipta kerja) atas nama penciptaan lapangan kerja kemudian kita menomorsatukan investor, itu juga pada akhirnya yang akan menjadi korban adalah yang pada umumnya pada banyak isu, dari isu lingkungan, konflik perburuhan, konflik ketenagakerjaan, kemudian isu reformasi birokrasi, di mana pusat kemudian menjadi semacam benteng kepentingan kelompok investor, sehingga kemudian daerah itu tidak punya ruang yang memadai. Jadi, aspek reformasi birokrasi itu kemudian akan juga terdampak karena pada akhirnya kita akan kembali menjadi pemerintahan dengan tata kelola sentralistik.

B.Dampak Omnisbuslaw dimasa Pandemi

Tanpa Omnibus Law sebenarnya ketidaknormalan relasi-relasi sistem ketenagakerjaan itu sebenarnya sudah berlangsung, sehingga kalau kemudian Omnibus Law ini diterapkan, dengan adanya pandemi ini, kita coba simulasikan, misalnya DPR yang kemarin akhirnya tidak jadi memperpanjang masa reses, kemudian membahas Omnibus Law, lalu ini tetap menjadi Undang-Undang misalnya, itu jelas akan berdampak signifikan bagi tata kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Pertama, dari sisi substansi sebenarnya masih banyak persoalan. Berkaitan dengan substansi yang masih problematik. Jadi, berkaitan dengan pandemi ini, bahwa situasi seperti ini adalah situasi yang tidak ideal untuk pembahasan perundang-undangan yang nyata-nyata substansinya itu dipersoalkan kontroversial atau banyak pro kontra di dalamnya. Kemudian kalau ini dipaksakan pasti akan banyak tindakan konstitusional yang akan dilakukan oleh beberapa kelompok setelah UU ini kemudian diundangkan.

C.Perspektif Ekonomi

Upaya OL adalah membuat regulasi yang tumpang tindih bisa di over rule dengan OL ini. Ini menjadi concern kita bersama karena itu perlu sebuah aturan yang meng-over rule atau bisa mengatasi dan melangkahi semuanya. Statusnya “yang punya mandat omnibus law” menjadi “kuat” dalam hal ini pemerintah. Ada benarnya, tapi dirasa mengintimidasi, semacam ada ancaman (threat). Coba kita dalami lagi, mengapa ekonomi Indonesia harus di OL-kan? Kita berangkat dari pemahaman klasik yang tumbuh di pemerintahan ini dalam 5 tahun pertama sampai sekarang yaitu ekonomi tumbuh jika ada FDI (Foreign Direct Investment). Untuk meningkatkan FDI tadi, maka OL akan diterapkan.

Mungkin ini dasar pemikiran atau reasoning-nya. dan dari sini, seharusnya kita mulai paham. Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa kekayaan alam dikuasai negara, itu aset negara, mengapa boleh dikelola asing? Sebegitu tidak percaya dirinya kepada anak bangsa, atau mungkin memang doktrin FDI tadi sudah menjadi ideologi pejabat pemerintah saat ini. Masalahnya kita masih mengagung-agungkan FDI sebagai satu-satunya jalan keluar. Coba dalami lagi MMT (Modern Economy Theory) atau New Economy Model sebagai alternatif. Pemikiran investor modal kembali secepatnya, untung sebesar-besarnya, dan risiko sekecil-kecilnya. Pelajari lagi tentang zero sum game. Kita perlu paham 3 hal tentang WARFARE suatu negara yang lagi dekat-dekatnya dengan pejabat Indonesia:

  1. Media or public opinion warfare attempts to shape public opinion both domestically and internationally.
  2. Attempts to influence foreign decision-makers and how they approach policy.
  3. Legal warfare strategy (ini penekanannya), yang akhirnya menjadi alasan kenapa ada OL.

Sekarang tentang OL di bidang perpajakan. Memang menurunkan tarif pajak dan relaksasi sedang jadi trend dunia. Amerika Serikat (AS), menurunkan tarif pajak, dollar dan investasi pulang kampung ke AS sana. Indonesia tidak mau ketinggalan, ikut-ikutan trend dunia relaksasi/ penurunan tarif pajak, dengan alasan yang sama yaitu menarik investor asing, skema masih sama, yaitu FDI. APBN yang defisit, pajak yang turun, kira-kira apa yang terjadi? defisit melebar, lalu dihantam virus corona. Setelah corona berhasil kita taklukkan nanti, isu selanjutnya adalah badai resesi ekonomi. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU NOMOR 1 Tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covtd-19) dan/atau Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Pasal 2 ayat 1 huruf a yaitu menetapkan batasan defisit anggaran, Amanatnya itu defisit APBN tidak boleh di atas 3%, tapi karena corona defisit boleh lebih dari 3% sampai 2022, balik lagi ke normal di 2022 ke 3%. Tapi, di 2020, 2021 dan 2022, tidak ada maksimalnya, tidak dibatasi, artinya defisit boleh sampai 10% kalau tidak dibatasi seperti itu. Lalu, masih pada Pasal 2 ayat 1 huruf e yaitu menggunakan anggaran yang bersumber dari Sisa Anggaran Lebih (SAL), dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu, dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum; dan/atau, dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

Disebutkan bahwa dana abadi pendidikan boleh dialokasikan. Ibu Menteri Keuangan juga bilang prediksi pertumbuhan ekonomi bisa hanya 1% bahkan 0% jika dollar sampai Rp20.000 krisis itu bisa dijelaskan, namun sulit diprediksi. Dunia menuju keseimbangan baru, pasca krisis akan tercipta nilai mata uang baru dan tatanan ekonomi baru. Semua sedang di reset ulang. Pasca perang dunia 1 dan 2 pun begini, perang zaman sekarang, wartrade dan warfare. Indonesia harus mempersiapkan diri, tapi pejabat kita tidak sadar menghadapinya dengan cara bagaimana?. Jangan lah jadi proksi kepentingan asing, jaga kepentingan negara kita sendiri, karena masa depan milik kita.

Berdasarkan kajian diatas, BEM KM UNY dengan ini menyatakan sikap:

  1. Meminta kepada Pemerintah untuk pembahasan omnibuslaw atau dengan mekanisme partisipasi publik untuk pembahasan RUU ditunda setelah pandemi.
  2. Meminta kepada Pemerintah menjadikan RUU Omnibus Law sebagai jembatan untuk mengharmonikan tiga kepentingan sekaligus yaitu,kepentingan publik dengan warga, kepentingan pengusaha,dan kepentingan (negara, publik, pengusaha).
  3. Meminta kepada Pemerintah untuk bijak dalam menentukan jenis investasi yang diterapkan di Indonesia yang digunakan sebagai ideology tidak hanya memihak pada FDI yang menguntungkan investor.
  4. Meminta kepada Pemerintah untuk kebijakan perpajakan tidak hanya mengikuti trend tetapi disesuaikan dengan APBN.

Baca Juga Artikel Sebelumnya : Kebijakan Kampus dan Nasib Akademik Mahasiswa dalam Masa Pandemi COVID-19

Demikian pernyataan sikap BEM KM UNY, teriring harapan untuk melihat Indonesia yang maju,adil,dan sejahtera segera terwujud.

Yogyakarta 28 April 2020

BEM KM UNY 2020

Share This:

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *