Biased Pada Kebijakan Kartu Pra Kerja Di Masa Pandemi

Lia Ayu Ma’rifatul Aviva

Universitas AMIKOM Yogyakarta

liaav9305@gmail.com

Pendahuluan

bemkmuny.com – Kebijakan kartu prakerja yang di keluarkan pemerintah merupakan cukup baik dan efektif bagi kedepan untuk perkembangan perekonomian di Indonesia. Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Kartu Prakerja adalah sebuah bantuan biaya pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kerja sasaran penerima yang berusia 18 tahun ke atas dan sedang tidak sekolah/kuliah. Bantuan ini hanya akan diberikan sekali seumur hidup untuk peserta. Pemegang Kartu Prakerja, untuk anggaran tahun 2020 akan menerima bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta. Bantuan untuk pelatihan diberikan secara non-tunai dan akan diberikan sekali saja, tetapi bisa digunakan untuk mengikuti beberapa pelatihan. Pagu atau saldo Kartu Prakerja tidak dapat digunakan oleh orang lain. Hanya penerima manfaat Kartu Prakerja saja yang bisa menggunakan saldo dan tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain. Saldo Bantuan Pelatihan memiliki masa kadaluwarsa 30 (tiga puluh) hari sejak diterima, dan wajib digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Jika sudah hangus atau kedaluwarsa maka saldo/pagu Bantuan Pelatihan akan di kembalikan ke rekening kas negara.

Percepatan realisasi Kartu Prakerja di tengah pandemi ini juga sebagai langkah antisipasi para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi COVID-19. Program Kartu Prakerja sebenarnya berdampak positif bagi masyarakat, namun sayangnya program tersebut dikeluarkan di tengah wabah pandemi COVID-19. Di sisi lain Program Kartu Prakerja dinilai bukan solusi karena program Kartu Prakerja sangat rasional dan berguna untuk meningkatkan kemampuan pekerja, namun masyarakat menilai saat masa pandemi seperti ini belum membutuhkan peningkatan kemampuan (skill) di saat masyarakat justru harus mencari pendapatan untuk bertahan hidup karena dirumahkan atau di-PHK oleh perusahaan. Pemerintah harus melakukan kajian ulang terkait Kartu Prakerja. Pasalnya, masyarakat yang mendaftar program sebenarnya lebih membutuhkan insentif ketimbang pelatihan secara daring (online) yang disiapkan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga tertentu. Persoalannya, di tengah pandemi COVID-19 banyak sekali masyarakat yang terdampak dan belum dapat bantuan. Mereka lihat di Kartu Prakerja ada bantuan, padahal isi bantuan lebih banyak ke pelatihannya. Program Kartu Prakerja harus diimbangi dengan kecepatan pemerintah menyampaikan bansos di lapangan. Volume atau Biased yang mengalami peningkatan dalam pendaftaran Kartu Prakerja dari gelombang I sampai ke IV membuat peserta tidak semuanya mendapatkan Kartu Prakerrja yang artinya sendiri Kartu Prakerja hanya diterima oleh beberapa peserta saja tidak lebih dari 168.111 orang saja itu ketetapan dari gelombang I bulan April kemarin. Data karyawan yang di PHK di Indonesia akibat pandemi COVID-19 saat ini yang terdata di Kementerian Ketenagakerjaan itu ada 1,7 juta orang. Total keseluruhannya yaitu 1.722.958 orang yang telah ter-PHK.

Pembahasan

Percepatan realisasi atau pengeluaran Kartu prakerja di tengah pandemi yang dilihat dari gelombang I sampai II dapat dirasa sangat cepat pertumbuhan masyarakat yang mendaftar program Kartu Prakerja, kenapa pertumbuhan pembuatan Kartu Prakerja meningkat, sebab masyarakat lebih antisipasi terlebih dahulu sebelum terkena PHK akibat COVID-19 dengan sesegera mungkin mendaftarkan diri untuk membuat Kartu Prakerja. Dengan hal tersebut mungkin akan membuat masyarakat lebih tenang, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Sebab dilihat dari berbagai aspek dalam menjalankan program Kartu Prakerja ini seperti tenaga ahli IT sering kali masih kewalahan untuk menginput sekian banyak pendaftar dan harus melakukan verifikasi sampai proses penerimaan. Itupun tidak membuat semua pendaftar akan mendapatkan program Kartu Prakerja karena yang berhak menerima Kartu Prakerja hanya berjumlah 168.111 orang saja dan itupun juga sudah melewati setiap syarat dan tahap yang ada. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan dampak yang sangat luar biasa, tidak hanya dikesehatan saja namun juga berimbas pada sektor ekonomi. Akibat yang paling banyak dirasakan adalah menurunnya kegiatan ekonomi sehingga membuat banyak orang bahkan kehilangan pekerjaan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) banyak terjadi pada pusat-pusat industri. Lesunya dunia industri menyebabkan perusahaan melakukan efisiensi pemutusan hubungan kerja ke karyawannya. Sampai saat ini, tercatat ribuan karyawan yang di PHK. Selain itu, sebagian lainnya ada yang tidak terkena PHK tetapi dirumahkan tanpa dapat gaji. Ribuan pekerja tersebut tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, khususnya di Jawa.

Banyak perusahaan ataupun industri menyarankan untuk bisa memanfaatkan Kartu Prakerja yang telah digalakkan pemerintah, namun diluar dugaan saat pandemi seperti ini kebijakan kartu Prakerja dinilai tidak seefektif apa yang dipikirkan banyak orang sebab saat ini sedang menghadapi kondisi kahar (suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya) yang di mana segala aktivitas normal, baik dalam bidang pendidikan, sosial, hingga ekonomi harus terhenti. Kartu Prakerja sendiri adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Kartu Prakerja yang dinilai meringankan beban disaat ada seseorang yang terkena PHK, namun dalam masalah lain bukan masalah yang dirasa cukup dapat diatasi seperti pandemi ini. Pada pandemi seperti ini banyak pendapatan atau penghasilan yang mengalami penurunan besar-besaran di berbagai sektor industri sehingga membuat banyak karyawan yang harus terpaksa diberhentikan karena tidak memungkinkan lagi untuk produksi terus-menerus disaat adanya pandemi ini.

Janji kampanye Presiden Joko Widodo yaitu mengeluarkan Kartu Prakerja yang akhirnya direalisasikan pada 20 Maret 2020, disaat wabah COVID-19 muncul. Skema Kartu Prakerja yang awalnya hanya untuk pencari kerja dengan tujuan meningkatkan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas dari si pencari kerja, juga untuk meringankan biaya dalam proses mencari pekerjaan. Skema program Kartu Prakerja yang diluncurkan di tengah masa pandemi ditujukan bukan hanya peningkatan SDM masyarakat. Program ini menambah fungsi sebagai stimulus dalam menghadapi pandemi. Ditandai dengan masuknya korban PHK yang diakibatkan pandemi sebagai kriteria penerima. Tujuan dari program Kartu Prakerja salah satunya adalah meningkatkan kompetensi dari penerima manfaat. Sebagian pihak menyebutkan bahwa penerapan kebijakan Kartu Prakerja ini bertujuan bagus karena merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas diri setiap manusia. Sejak awal penerapan pelatihan seharusnya memang secara tatap muka (fisik) sehingga masyarakat bisa melihat dan belajar secara langsung. Namun, karena pandemi COVID-19 ini maka sementara dialihkan secara daring. Pelatihan dan peningkatan kompetensi memang sangat penting, namun untuk masa seperti sekarang hal seperti itu bukanlah prioritas. Kebutuhan yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini adalah stimulus sektor logistik dibanding dengan pelatihan kompetensi. Para masyarakat lebih berasa jika diberikan bantuan langsung.

Penerima manfaat program Kartu Prakerja sendiri juga mendapatkan sertifikat tertentu, fasilitas tersebut masih belum cukup sakti. Tidak ada jaminan bahwa penerima program nantinya akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Lain halnya jika sertifikat setelah pelatihan Kartu Prakerja ini dijamin memudahkan pencarian pekerjaan atau memudahkan para korban PHK kembali menemukan pekerjaan baru. Namun, hal itu tampaknya mustahil, mengingat materi dari program Kartu Prakerja masih menimbulkan polemik di sana-sini. Program Kartu Prakerja juga pastinya tidak akan menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan, karena terdapat proses seleksi yang membuat hanya segelintir orang yang dapat merasakan manfaatnya. Belum lagi mereka yang tidak mendapat akses program Kartu Prakerja yang dimana belum tentu ada jaminan bahwa penerima program nantinya akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan, dan akan lebih sulit lagi masalah yang dihadapi. Kebijakan Kartu Prakerja dinilai tidak efektif di masa pandemi saat ini karena sangat terasa dengan melalaui bantuan langsung tunai (BLT) rasanya adalah stimulus yang paling tepat diberlakukan saat ini. Anggaran untuk Kartu Prakerja yang masih belum efektif dan efisien lebih baik dialihkan kepada program bansos sektor logistik. Pemerintah bisa menetapkan paket berupa kebutuhan pokok agar masyarakat tak perlu mencari kebutuhan di luar rumah. Pemutusan rantai pandemi juga tetap bisa dilakukan.

Kesimpulan

Kartu Prakerja yang dinilai akan memberi penggunanya akses terhadap dana khusus untuk pelatihan yang mereka inginkan di suatu perusahaan jasa yang memiliki Core Business di bidang Training And Development. Serta penerapan kebijakan Kartu Prakerja ini bertujuan bagus sebab merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas diri setiap manusia. Namun, karena pandemi maka sementara dialihkan secara daring. Untuk dampak yang terjadi antara pelatihan langsung dengan daring yaitu jika pelatihan langsung peserta lebih paham dengan apa yang dijelaskan dan diterapkan sehingga membuat peserta benar-benar paham akan apa yang dimaksud. Sedangkan, pelatihan melalui daring dampaknya sendiri yaitu bagi tenaga kerja di bidang IT yang kewalahan mengurus peserta, dan juga banyaknya biaya internet yang dikeluarkan pemerintah guna pelatihan daring tersebut. Daripada mengeluarkan dana atau biaya untuk pelatihan Kartu Prakerja yang belum pasti juga kedepannya. Lebih baik dana yang dikeluarkan tersebut digunakan untuk bantuan logistik bagi masyarakat yang terkena pandemi COVID-19 ini.

Mengingat juga bahwa keterampilan kerja bagi masyarakat memang sangat diperlukan terutama pelatihan untuk keterampilan jenis baru dalam era industri 4.0 seperti Coding, Data Analyst, hingga keterampilan-keterampilan penunjang bisnis ekonomi kreatif. Tetapi, di lain sisi beberapa masyarakat sepakat bahwa kebijakan ini terlepas dari pemenuhan janji kampanye Jokowi maupun untuk investasi kualitas manusia ke depan, namun tidaklah tepat bila harus dipaksakan untuk diterapkan dalam kondisi krisis seperti ini. Pemerintah dan masyarakat sedang menghadapi kondisi di mana segala aktivitas abnormal, baik dalam bidang pendidikan, sosial, hingga ekonomi harus terhenti. Kapitalisme yang harus diakui menjadi tulang punggung perekonomian negara, dan sebagai tempat mencari pendapatan atau penghasilan bagi pekerja, harus terhenti. Secara otomatis dalam ekonomi, hal ini pasti akan menimbulkan resesi. Pendapatan masyarakat menurun, bahkan yang paling buruk tidak memperoleh pemasukan secara langsung akan memengaruhi daya beli. Konsumsi masyarakat menjadi menurun drastis karena pandemi COVID-19 yang terus berlangsung. Di saat-saat seperti ini, skenario terburuk bisa saja terjadi. Pemerintah maupun masyarakat tidak dapat memungkiri bahwa kebutuhan yang tak terpenuhi bisa menyebabkan seseorang terpaksa melakukan tindakan kriminalitas. Kejahatan di tengah pandemi tidak dapat dihindarkan karena dampak derivatif COVID-19 terhadap ekonomi juga sangat signifikan.

Kenyataan memprihatinkan lainnya yaitu pasca penerapan kebijakan kontroversial pelepasan narapidana asimilasi, tindakan kriminalitas juga kerap kali dilakukan lagi oleh para narapidana tersebut dalam kondisi kahar ini. Tentu, hal ini menimbulkan kekhawatiran lain bagi masyarakat selain khawatir akan kondisi kesehatan dan perekonomian rumah tangga mereka. Krisis ekonomi karena pandemi ini seharusnya disikapi secara matang-matang oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang tidak terlalu mendesak seharusnya bisa ditunda dulu. Seperti seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah yaitu Kartu Prakerja ditunda lebih dulu adalah karena sistem pelatihan daring ini tidak jelas ukuran efektivitasnya. Ditakutkan, dana triliunan rupiah ini hanya akan terbuang secara tidak efektif. Sebaiknya pemerintah lebih baik membuat program baru yang sesuai daripada memaksakan program yang ada tapi tidak sesuai dengan kondisi pandemi seperti saat ini. Pemaksaan program akhirnya hanya membuang uang dan tidak berdampak.

Langkah Seharusnya pemerintah yaitu harus sadar bahwa masyarakat termasuk para korban PHK dan pencari kerja yang terdampak pandemi memiliki kebutuhan yang tak bisa diabaikan. Pemerintah juga telah menerapkan kebijakan bantuan sosial lewat Kartu Sembako, serta merelokasi anggaran beberapa kementerian untuk ditujukan kepada masyarakat, ada baiknya kebijakan Kartu Prakerja ditunda lebih dulu hingga keadaan kembali membaik. Masyarakat lebih butuh logistik dibanding pelatihan kompetensi, setidaknya untuk saat ini. Kebutuhan pokok masyarakat seperti logistik harus lebih didahulukan. Pemerintah mengajak masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk bekerja sama, masyarakat sudah melakukannya seperti hampir setiap tokoh publik mengajak masyarakat memberi bantuan sosial yang ditujukan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) hingga bantuan sembako melalui beberapa Platform seperti Kitabisa.com target miliaran rupiah untuk itu semua mayoritas tercapai. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat ingin pemerintah juga fokus dulu menjamin aspek kesehatan dan kebutuhan pokok masyarakat.

 

TIM EDITOR

Daftar Pustaka

https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/17/213716365/kebijakan-kartu-prakerja-dinilai-tak-efektif-ekonom-lebih-terasa-diberikan

https://news.detik.com/kolom/d-4992768/program-prakerja-tak-efektif-di-tengah-pandemi

https://kumparan.com/kumparanbisnis/fakta-fakta-perusahaan-yang-phk-karyawannya-akibat-virus-corona-1tA6M8kQXEF/full

https://akurat.co/news/id-1091460-read-ribuan-buruh-kena-phk-di-tengah-pandemi-program-kartu-prakerja-dinilai-bukan-solusi

https://www.liputan6.com/news/read/4222561/realisasi-kartu-pra-kerja-dipercepat-ini-manfaat-hingga-cara-buatnya

https://news.detik.com/kolom/d-4992768/program-prakerja-tak-efektif-di-tengah-pandemi

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5001628/data-terkini-pekerja-yang-dirumahkan-hingga-kena-phk

https://www.google.com/search?q=data+karyawan+yang+di+PHK+karena+pandemi&oq=data+karyawan+yang+di+PHK+karena+pandemi&aqs=chrome..69i57j33l2.17332j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://www.google.com/search?q=volume+kartu+pra+kerja&oq=volume&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i60.2468j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Share This:
Categories: Jendela Isu

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *