Kebijakan New Normal Memungkinkan Nyawa Manusia Lumpuh Total

Oleh : Aziz Fauzi

Universitas Sebelas Maret-Surakarta

azizfauzi_3897@student.uns.ac.id

 

Indonesia pertama kali terdeteksi virus Corona pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang tertular virus tersebut yang berasal dari warga Negara Jepang. Virus ganas dan mematikan ini sangat cepat berkembang di daerah-daerah Indonesia, sehingga mendesak pemerintah untuk membuat rumusan-rumusan untuk menghentikan laju penyebaran virus Corona. Pandemi ini akan terus tumbuh dengan caranya sendiri, maka dari itu masyarakat harus lebih berhati-hati untuk menjaga kesehatannya demi keamanan kita bersama. Kata pandemi digunakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) karena virus ini tergolong penyakit yang baru dan belum memiliki penawarnya, sehingga dapat menyebar dengan mudah keseluruh Negara tanpa perkiraan.

Kehadiran wabah virus Corona atau COVI-19 ini, mendorong pemerintah Indonesia untuk membuat kebijakan dalam penanganan COVID-19, agar perkembangannya dapat diatasi dengan baik. Penetapan status Kejadian Luar Biasa atau (KLB) merupakan kewenangan yang diambil oleh pimpinan wilayah di Indonesia. Semua kepala daerah di Indonesia harus melakukan pantauan, pengawasan, dan koordinasi dengan pakar medis dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) untuk menentukan langkah-langkah apa yang akan diambil guna menahan laju penyebaran virus Corona. Presiden Joko Widodo mengungkapkan “saya meminta kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk terus memantau kondisi daerahnya dan meminta bantuan ahli medis. Kemudian, lanjutkan dengan BNPB untuk menentukan setatus daerahnya apakah perlu daruruat atau kah tanggap bencana non-alam” (Kompas.com, 2020).

Presiden Joko Widodo menekankan physical distancing untuk penanganan dan pencegahan virus Corona di Indonesia. Physical distancing bisa diterjemahkan dengan jaga jarak aman dan disiplin untuk melaksanakannya, demikian seperti dikutip dari web Sekretariat Kabinet. Dilansir dari Indonesiabaik.id, (26/04/2020) menurut WHO pengertian physical distancing adalah pembatasan jarak manusia secara fisik saja. Bedanya physical distancing dan social distancing cukup jelas. Karena physical distancing hanya menjaga jarak secara fisik (maka) dan bukan berarti memutuskan hubungan kerabat atau hubungan sosial. Artinya warga bisa menjaga jarak satu sama lain dengan diam di rumah masing-masing namun jalinan kekeluargaan dan hubungan kekerabatan masih bisa dilakukan di sosial media. Berbeda dengan social distancing yang berarti secara sosial pun harus diberi jarak atau menjauhi hubungan sosial itu sendiri.

Anjuran untuk melakukan social distancing dan physical distancing telah dianjurkan oleh pemerintah, tujuannya agar masyarakat dapat memperhatikan perilaku yang dilakukan sehari-hari, jaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan adalah cara untuk membantu menghentikan penyebaran COVID-19. Tak lama aturan social distancing dan physical distancing dikeluarkan, pemerintah memberikan kewenangan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar atau PSBB bagi daerah-daerah yang dirasa membutuhkan kebijakan tersebut. Pelaksanaan PSBB diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Selain itu aturan mengenai PSBB juga diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. PP dan Keppres tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020. Tujuan utama PSBB adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan membatasi aktivitas orang-orang dalam suatu kegiatan yang menimbulkan sesuatu kerumunana atau yang melibatkan orang banyak (cashbac.com, 2020).

Peraturan PSBB banyak diterapkan oleh pemerintah yang dirasa membutuhkan peraturan tersebut guna memperlambat penyebaran virus Corona di wilayahnya masing-masing. Dikutip dari tirto.id (28/04/2020) menyebutkan ada 20 daerah di Indonesia yang menerapkan PSBB, diantaranya; Kota Banjarmasin; Kota Tarakan; Kota Bandung; Kabupaten Bandung; Kabupaten Bandung Barat; Kota Cimahi; Kabupaten Sumedang; Kota Depok; Kota Bogor; Kabupaten Bogor; Kota Bekasi; Kabupaten Bekasi; Kota Tegal; Provinsi Sumatra Barat; Provinsi DKI Jakarta; Kota Makasar; Kota Tangerang; Kota Tangerang Selatan; Kabupaten Tangerang; Kota Pekan Baru. Kejadian melatar belakangi kabupaten dan kota untuk menerapkan PSBB adalah untuk menghindari dan menekan angka terjangkitnya virus Corona.

Dalam pelaksanaannya, PSBB yang tujuannya untuk membatasi gerak masyarakat secara besar tidak berjalan dengan baik, karena ketidakjelasan pemerintah untuk menjalankan komitmen PSBB. Banyaknya peraturan yang akhirnya tumpang tindih, sehingga melemahkan penerapan PSBB di wilayah-wilayah yang telah menjalankannya. Sejalan degan pandangan di atas (Yuliana, 2020) menjelaskan bahwa Dalam penangan COVID-19, kebijakan pemerintah justru mengalami disharmonisasi antara Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan kebijakan Pemerintah Daerah. Perbedaan tersebut dimulai ketika beberapa daerah menetapkan Lockdown, namun pemerintah pusat menetapkan PSBB. Peristiwa ini hanyalah sebagian saja dari disharmoni atau polarisasi yang terlihat, masih banyak juga disharmoni yang belum disebutkan, seperti kebijakkan izin transportasi umum yang dapat keluar masuk seenaknya kedalam wilayah-wilayah yang menerapkan PSBB, sehingga itu dapat menghilangkan kewibawaan peraturan PSBB.

Belum lagi persoalan ini dijalankan dengan baik, pemerintah menerapkan konsep baru dengan kebijakan “New Normal” atau menjalankan kehidupan yang baru. Akhirnya peraturan yang dibuat pemerintah terkesan coba-coba dan mengakibatkan kehilangan banyak nyawa dan penyebaran virus Corona tetap bergentayangan di Indonesia. Pada akhinya Indonesia hanya mendapatkan penderitaan yang berkepanjangan yang menyebabkan kematian yang tinggi bagi masyakat Indonesia. Menurut pemerintah Indonesia definisi New Normal adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Menurut Juru Bicara Penanganan COVID-19, Achamd Yurianto mengatakan bahwa tanan baru ini perlu ada, sebab hingga kini belum ditemukan vaksin definitive dengan standar Internasional untuk pengobatan virus Corona. Dilansir dari tirto.id (29/05/2020) Yuri mengatakan bahwa satu-satunya cara yang kita lakukan bukan dengan menyerah tidak melakukan apapun, melainkan kita harus jaga produktivitas kita agar dalam situasi seperti ini kita produktif namun aman dari COVID-19, sehingga diperlukan tatanan yang baru “Kata Achmad Yurianto dalam keterangannya di Graha BNPB, pada hari kamis sore (28/05/2020).

Wacana pemerintah menimbulkan polarisasi yang hangat dikalangan masyarakat. Penerapan kebijakan yang selalu berganti-ganti seolah menunjukkan bahwa pemerintah telah labil dalam mencari jalan yang tepat. Kita semua tau bahwa persoalan ini harus bisa dijalin dengan koperatif antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kita dapat sama-sama memahami tujuan dari pemerintah. Akan tetapi kebijakkan pemerintah dalam menerapkan New Normal tidaklah melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Bisa kita lihat dengan seksama, upaya pemerintah daerah menerapkan PSBB belum terlihat dengan jelas keberhasilannya, padahal konsep itu dilakukan untuk memberikan pembatasan sosial yang sekalanya sangat besar. Melihat persoalan tersebut, seharusnya pemerintah pusat mampu membantu kedisiplinan masyarakat dalam menaati aturan PSBB yang telah ditujukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, bukan malah memberikan kebijakan yang terkesan “sebodo amat” untuk menghadapi wabah COVID-19 ini. Penerapan PSBB gagal karena banyaknya faktor, terlebih lagi faktor pemerintah pusat atau kementrian dalam membuat peraturan yang seakan-akan melonggarkan dan terkesan mematikan wibawa dari peraturan PSBB tersebut. Peraturan New Normal terlihat seperti tidak serius untuk memperlambat penyebaran virus Corona, apalagi untuk menghentikan laju virus tersebut sangatlah tidak masuk akal, karena pembatasan sosial bersekala besar dengan dibantu untuk menggunakan protokol kesehatan saja tidak terlihat penurunanya, seharusnya pemerintah fokus terhadap rekonstrusi bukan malah menetapkan peraturan yang terkesan menyerah dalam mengadapi keadaan.

 

Dikutip dari katadata.co.id (19/6/2020) mengungkapkan bahwa pasien positif COVID-19 bertambah 1.041 orang per 19 Juni 2020. Total kasus mencapai 43.803 dengan 17.349 pasien dinyatakan sembuh dan 2.373 orang meninggal dunia. Sementara itu pemerintah mencatat orang dalam pantuan (ODP) sebanyak 36.464 dan paisen dalam pengawasan sebanyak 13.211 orang. Kausus tertinggi berada pada daerah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Untuk mendukung table sebelumnya, table ini menunjukkan bahwa kasus kematian COVID-19 di Asia Tenggara didominasi oleh Indonesia. Dilansir dari katadata.co.id (19/06/2020) menerangkan kematian akibat COVID-19 Indonesia paling banyak di antara Negara-negara Asia Tenggara. Berdasarkan data Jumat (19/06/2020) pukul 07.44 GMT, terdapat 3.669 kasus kematian akibat virus Corona dari 11 negara di Asia Tenggara. Lebih dari setengah angka kematian di kawasan tersebut berasal dari Indoneisa. Angkanya mencapai 2.339 kematian atau 64% dari total kematian. Dalam penanganannya, pemerintah lebih memilih jalur kebijakan dari dua arah, yaitu kebijakan substantifnya (pencegahan) sambil memfokuskan diri pada kebijakan perbaikan ekonomi. Dua kebijakan yang dilaksanakan secara bersamaan menyebabkan implementasinya tidak maksimal dan tidak konsisten, bahkan cenderung terjadinya salah kordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Budi & Anshari, 2020).

Peristiwa ini tentu saja akan mendapatkan hasil yang tidak maksimal dan jauh dari kata puas. Pemerintah mengambil tindakan secara spekulasi, hal ini tentu tidak akan mendapatkan tujuan yang fundamental, yaitu menekan dan menghilangkan virus corona secara intensif. Terlihat jelas bahwa pemerintah terlalu memikirkan perekonomian ketimbang nyawa masyarakat Indonesia. Kalaupun nanti prekonomian akan stabil, kemungkinan besar nyawa masyarakat Indoneisalah yang akan menjadi taruhannya, atau bisa jadi dari penerapan kebijakkan New Normal ini akan membawa kepada kehancuran ekonomi dan memberikan dampak yang lebih bahaya lagi bagi keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Semakin banyak korban dan semakin maraknya orang yang terjangkit COVID-19 akan membawa masyarkat kepada ketakutan, jika kebijakan ini tidak dipikirkan dengan baik-baik justu akan mengancam perekomonian Indonesia, karena masyarakat tidak percaya lagi dengan kebijakkan pemerintah, semakin banyaknya kasus yang terus bertambah akan menyadarkan masyakat bahwa mengantisipasi melalu kebijakkan yang baik itu salah satu faktor yang penting. Akhir-akhir ini pemerintah lemas, media tidak berperan seperti diawal pemerintah memberi tahu bahanya dari COVID-19, kebijakkan-kebijakkan yang dibuat pemerintah akhirnya blur tidak terarah, meida pemerintah sekarang kendor tidak mampu menanyangkan isu-isu berbahaya dari virus ini, saya hawatir masyarakat tidak mampu memahi bahwa virus ini amat berbahya dan malah akan berpotensi menumbuhkan sikap terserah dalam menghadapi masalah ini.

Sebelum pemerintah menyarankan kebijakan New Normal, lebih bijaknya melakukan analisis dan survey secara serius tentang angka kasus virus Corona di Indonesia, apakah sudah menurun atau masih tetap meningkat? Sehingga pemerintah dapat menerapkan New Normal dengan bijak dan penuh pertimbangan tentang prioritas keselamatan dan keselamatan nyawa masyarakat Indonesia.

 

Tim Editor

BEM KM UNY 2020

 

Referensi

Budi, Arya & Irham Nur Anshari. 2020. “Administration Distancing?”, Pemerintah Daerah Dalam Pandemi Covid-19. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM: UGM Press.

Sampurno, Muchammad Bayu Tejo dan Tri Cahyo Kusumandyoko. 2020. Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat dan Pandemi COVID-19. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i. FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 6 (2020).

Yuliana. 2020. Corona virus diseases (Covid-19); sebuah tinjuan literature, Jurnal Wellness and Healthy Magazine Vol 2, No. 1, Februari 2020, hlm. 188. 6 “Covid-19 Coronaviruses Pandemic,” 15 Maret 2020

Katadata.co.id. (2020, 19 Juni). Kasus Covid-19 Bertambah 1.041 Kasus (Jumat, 19/6). Diakses pada 19 Juni 2020 dari, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/06/19/Kasus-Covid-19-Bertambah-1041-Kasus-Jumat-196

Katadata.co.id. (2020, 19 Juni). 64% Kematian Akibat Covid-19 di Asia Tenggara Berasal dari Indonesia. Diakses pada 19 Juni 2020 dari, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/06/19/64-kematian-akibat-covid-19-di-asia-tenggara-berasal-dari-indonesia

Indonesiabaik.id. (2020, 26 April). Beda Social Distancing dan Physical Distancing. Diakses pada 18 Juni 2020 dari, http://indonesiabaik.id/infografis/beda-social-distancing-dan-physical-distancing

Cashbac.com. (2020, April). Apa itu PSBB? Semua Tentang PSBB, Wajib Kamu Ketahui!. Diakses pada 18 Juni 2020 dari, https://www.google.com/amp/s/cashbac.com/blog/apa-itu-psbb-semua-tentang-psbb/amp/

tirto.id. (2020, 21 April). Update Corona Indonesia: Daftar 20 Wilayah yang Terapkan PSBB. Diakses pada 17 Juni 2020 dari, https://tirto.id/update-corona-indonesia-daftar-20-wilayah-yang-terapkan-psbb-ePVK

tirto.id. (2020, 29 Mei). Arti New Normal Indonesia: Tatanan Baru Beradaptasi dengan COVID-19. Diakses pada 18 Juni 2020 dari, https://tirto.id/arti-new-normal-indonesia-tatanan-baru-beradaptasi-dengan-covid-19-fDB3

Kompas.com. (2020, 16 Maret). Wilayah di Indonesia yang Tetapkan Status KLB Virus Corona. Diakses pada 17 Juni 2020 dari, https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/16/090327765/wilayah-di-indonesia-yang-tetapkan-status-klb-virus-corona

Pemerintah Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Pencepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pemerintah Indonesia. 2020. Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona 2019 (COVID-19).

Share This:
Categories: Jendela Isu

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *